Topik.id — Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Massa yang berasal dari berbagai daerah ini membawa beragam tuntutan, mulai dari mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang akan menyuarakan aspirasinya. Tuntutan utama mereka adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Selain itu, AMPB juga menuntut penuntasan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo, yang diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar.

AMPB juga menyoroti isu pemblokiran rekening untuk donasi operasional aksi. Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, memastikan massa yang datang ke Jakarta akan menyampaikan aspirasi secara damai.

Kelompok lain yang turut serta adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB). Setelah melakukan konsolidasi di Depok, AMDB membawa tiga tuntutan utama: pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Massa AMDB rencananya akan menggelar aksi terlebih dahulu di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu, 26 Agustus 2026, sebelum bergerak ke Jakarta untuk bergabung dengan AMPB.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dijadwalkan memulai aksinya pada pukul 14.00 WIB dengan perkiraan massa sekitar 1.000 orang. GERAM, yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan korupsi. Kelompok ini juga meminta pimpinan DPR RI untuk menemui massa dan berdialog langsung.

Di antara tuntutan GERAM adalah evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, pendidikan dan kesehatan gratis, perlindungan pekerja rumah tangga, demiliterisasi, serta penghentian kriminalisasi aktivis. Mereka juga menuntut perampasan aset hasil korupsi untuk dialokasikan bagi kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

Berbeda dari kelompok sebelumnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan, Jawa Timur, akan datang ke Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). RMP4 menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi massa yang berasal dari berbagai latar belakang profesi.

Meskipun mendukung MBG, RMP4 meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, mengingat sejumlah dapur MBG masih memerlukan perbaikan agar program berjalan lebih optimal. Massa RMP4 tidak membawa tuntutan penghentian MBG, melainkan meminta perbaikan tata kelola program.