Topik.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur digital di Indonesia. Menurutnya, akses terhadap teknologi perlu diperluas agar perkembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak memperbesar kesenjangan sosial maupun ekonomi.
AHY menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026). Ia menilai pembangunan infrastruktur digital harus disertai upaya memastikan seluruh wilayah dan lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi, sehingga manfaat transformasi digital tidak hanya dinikmati kelompok yang sudah memiliki akses memadai.
AHY Soroti Risiko Kesenjangan di Era Kecerdasan Buatan
AHY menjelaskan, perkembangan teknologi menghadirkan peluang besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, peluang tersebut berpotensi terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses, kemampuan, serta penguasaan teknologi lebih baik.
Ketimpangan itu dapat semakin terlihat ketika AI mulai digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi berpeluang memperoleh manfaat lebih besar, sedangkan kelompok yang tertinggal dari sisi akses dan keterampilan berisiko kesulitan mengikuti perubahan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur digital menjangkau berbagai daerah. Pemerataan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah untuk membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas sekaligus mengurangi jarak antarkelompok masyarakat.
AHY menegaskan bahwa negara memiliki peran dalam menjawab tantangan tersebut. Meski begitu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dibutuhkan
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur digital membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan kalangan akademisi, pelaku industri, dunia usaha, komunitas, serta mitra dari dalam dan luar negeri.
Kolaborasi diperlukan karena pengembangan infrastruktur, baik fisik maupun digital, membutuhkan pembiayaan yang besar. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan untuk melibatkan badan usaha dalam mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan adalah public-private partnership (PPP), atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam menyediakan pendanaan serta mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur.
AHY menyebut kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu jalur untuk menghadirkan pembiayaan berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur digital di masa mendatang.
Pemerataan Infrastruktur untuk Memperluas Peluang Ekonomi
Pemerataan infrastruktur digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan dan fasilitas teknologi. Upaya tersebut juga menyangkut kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari perkembangan digital.
Dengan dukungan infrastruktur yang lebih merata dan kolaborasi pembiayaan yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses teknologi ke berbagai daerah. Langkah ini menjadi penting agar perkembangan AI dan ekonomi digital tidak memperlebar ketimpangan, melainkan membuka peluang yang lebih setara bagi masyarakat Indonesia.
