Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini ditujukan untuk mendekatkan akses layanan bagi para keluarga penerima manfaat.
Uji coba penyaluran bansos tersebut sebelumnya telah dilangsungkan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
“Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin.
Dalam pelaksanaannya, proses distribusi dana bantuan ini melibatkan sejumlah bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara yang mendirikan gerai langsung di area koperasi desa tersebut.
“Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi,” tutur Gus Ipul.
Selain mendekatkan layanan, para penerima bantuan sosial PKH maupun sembako nantinya akan otomatis terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut. Gus Ipul juga memastikan bahwa proses penyaluran bansos di koperasi desa ini bersih dari segala bentuk pungutan liar.
“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan bahwa peninjauan terhadap fasilitas koperasi desa ini dilaksanakan secara serentak selama delapan hari berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” ujar Zulhas.
Zulhas mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih memiliki sejumlah kekurangan di berbagai titik. Kendati demikian, kehadiran koperasi desa dinilai sebagai langkah awal yang penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dari tingkat desa.
“Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi,” pungkasnya.
