Topik.id — Badan Pusat Statistik mengungkapkan alasan di balik perubahan posisi desil masyarakat yang memengaruhi hak penerimaan bantuan sosial akibat dinamika ekonomi keluarga. Data kelompok kesejahteraan masyarakat atau desil sosial ekonomi warga sering kali mengalami pembaruan secara berkala karena kondisi perekonomian setiap keluarga bersifat dinamis dan tidak pernah konstan.
Perubahan tersebut secara langsung berdampak pada penetapan kelayakan warga sebagai penerima program bantuan sosial. Posisi desil warga dalam basis data pemerintah tidak bersifat permanen karena mengikuti pergeseran finansial di tingkat rumah tangga. Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menjelaskan bahwa goncangan ekonomi dapat dialami oleh siapapun secara mendadak.
Terdapat beberapa kejadian nyata yang menjadi pemicu pergeseran tingkat kesejahteraan tersebut, seperti perubahan status pekerjaan berupa pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba, perubahan jumlah pendapatan bersih yang diterima penopang utama keluarga, serta perubahan struktur anggota keluarga akibat kematian sosok pencari nafkah.
Mengenai dinamika drastis yang dialami oleh warga, Kadarmanto memberikan gambaran secara langsung.
“Yang dulu kerja tiba-tiba di-PHK, jepret! Sudah yang dijepret itu bapaknya baru meninggal lagi,” kata Kadarmanto.
Peristiwa semacam ini membuat data lama tidak lagi mencerminkan realitas kehidupan warga. Status desil sementara yang tercatat saat ini bukanlah data tunggal yang dibuat secara independen oleh BPS, melainkan hasil himpunan dan olahan rujukan data sosial dari instansi pemerintah lainnya.
Kadarmanto menegaskan batas kewenangan BPS dalam pembentukan peringkat desil awal masyarakat.
“BPS hanya menerima data. Sekarang kalau yang data-data desil sementara, datanya bukan berasal dari BPS, sementara ya,” kata Kadarmanto.
Basis data tersebut dibentuk melalui integrasi tiga sumber utama pemerintah, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pensesasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Registrasi Sosial Ekonomi.
Puluhan Variabel Penentu Status Desil
Penetapan kelompok desil masyarakat membagi tingkat kesejahteraan warga ke dalam sepuluh tingkatan berdasarkan perhitungan statistik. Proses evaluasi ini menggunakan sekitar 41 variabel penilaian secara komprehensif.
Kepemilikan barang berharga atau besaran penghasilan saja tidak bisa menjadi tolok ukur tunggal dalam menentukan posisi desil seseorang.
“Jadi meskipun punya ini (desil tinggi) tidak serta merta dia lebih sejahtera, (desil) bukan satu-satunya,” kata Kadarmanto.
Pendekatan multifaktor ini diterapkan agar penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih objektif.
Hasil Kejujuran Masyarakat
Keakuratan data desil nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif serta kejujuran warga saat menerima kunjungan petugas di lapangan. BPS menekankan bahwa transparansi informasi dari masyarakat merupakan fondasi utama dari kualitas data yang dihasilkan.
Kadarmanto menekankan peran vital masyarakat dalam menentukan kebenaran data sosial mereka sendiri.
“Data yang akurat bukan BPS yang menentukan akurat. Bapak atau Ibu sendiri yang menentukan akurat,” ujar Kadarmanto.
Hambatan pendataan sering kali muncul ketika petugas sensus mendapatkan penolakan saat melakukan verifikasi langsung ke pemukiman. Kadarmanto mengingatkan risiko dari penolakan tersebut.
“Kalau (petugas sensus) ditolak terus ya kan datanya enggak masuk. Bapak ibu sendiri yang menentukan akurat. Yang akurat itu apa? Adalah data seperti kondisi Bapak ibu sekarang (yang disampaikan kepada petugas sensus) seperti apa adanya,” ujar Kadarmanto.
Akibat Pembaruan Data Nasional
Pemerintah menyediakan saluran evaluasi secara berkala guna mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi warga yang sudah tidak sesuai dengan data lama. Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pendistribusian program perlindungan sosial.
Proses pembenahan data dilakukan secara terstruktur dalam rentang waktu yang teratur di tingkat nasional.
“Ya itu sebetulnya perbaikan secara nasional itu kan 3 bulan sekali,” ujar Kadarmanto.
Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi disarankan untuk segera mengajukan perbaikan data melalui mekanisme resmi agar mendapatkan pemeringkatan desil yang tepat sesuai realitas terkini.
