Topik.id — Sinyal perombakan atau reshuffle jilid kedelapan dalam jajaran Kabinet Merah Putih kian menguat. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan bakal kembali melantik dan mengocok ulang posisi sejumlah pejabat strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).
Isu reshuffle ini mengemuka seiring merapatnya sejumlah figur penting dan perwira tinggi militer ke Kompleks Istana Kepresidenan sejak Kamis siang.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T. H. Tampubolon menjadi perwira pertama yang tiba di Istana sekitar pukul 13.05 WIB dengan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap. Tidak lama berselang, giliran Panglima Kodam (Pangdam) XXI/ Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, yang terlihat merapat ke lokasi.
Keduanya mengonfirmasi bahwa kedatangan mereka adalah untuk memenuhi panggilan mendadak dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Meski demikian, para perwira TNI tersebut enggan merinci agenda khusus yang akan mereka ikuti di dalam Istana.
Tanggapan Mengenai Isu Wamenhan dan Kepala BNPB
Saat dikerumuni awak media mengenai spekulasi bakal dilantik mengisi jajaran Kabinet Merah Putih, Letjen Richard merespons dingin kabar yang menyebut dirinya diproyeksikan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Sebagai prajurit, ia menegaskan kesiapannya untuk ditugaskan di pos mana pun.
“Doain yang terbaik. Siap do the best,” ujar Richard saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Senada dengan Richard, Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang gencar diisukan akan dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Suharyanto, juga belum mengonfirmasi kabar burung tersebut. Namun, ia menyatakan kesiapannya menjalankan perintah pimpinan.
“Belum tau saya tugasnya apa,” kata Kristomei singkat.
Dinamika Koalisi dan Hak Prerogatif Presiden
Selain penataan di pos Wamenhan dan Kepala BNPB, sejumlah posisi menteri maupun kepala lembaga nonkementerian lain diisukan turut terkena rotasi dalam perombakan jilid kedelapan ini.
Founder & Executive Director Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai perombakan kabinet yang relatif dinamis tidak lepas dari struktur postur pemerintahan saat ini yang merangkul banyak spektrum politik.
“Sehingga terbentuk kabinet besar, koalisi yang sangat gemuk, yang memang ketika ada goncangan ekonomi yang tidak stabil, terjadi penyesuaian kerja yang arahnya ke reshuffle,” jelas Agung dalam wawancara di siaran BeritaSatu Siang.
Agung menambahkan, dalam mengeksekusi hak prerogatifnya, Presiden Prabowo tetap harus memperhitungkan kompromi serta keseimbangan politik bersama partai-partai koalisi pendukungnya demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Perombakan atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh seorang presiden untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya di jajaran menteri dan kepala lembaga. Dalam sistem pemerintahan presidensial, penyesuaian struktur birokrasi dilakukan secara berkala guna menjawab tantangan strategis, mulai dari akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan krisis, penegakan hukum, hingga mitigasi bencana nasional.
Sejak awal pembentukannya, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dibentuk dengan mengakomodasi koalisi besar yang melibatkan partai politik parlemen, nonparlemen, organisasi kemasyarakatan, serta unsur profesional dan militer.
Di satu sisi, koalisi luas ini memberikan legitimasi politik yang solid di parlemen. Namun di sisi lain, tingginya dinamika ekonomi global dan tuntutan efektivitas birokrasi menuntut evaluasi yang cepat.
Penataan ulang pejabat strategis, termasuk pelibatan perwira militer aktif dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat, diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarlembaga, mempercepat akselerasi program prioritas, serta menjamin efisiensi tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.
