TOPIK.ID — Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan langkah transformasi dalam sistem perbendaharaan negara melalui penerapan skema pembayaran baru. Kebijakan ini dirancang agar hak finansial para purnawirawan bisa diterima secara lebih praktis dan efisien.
Melalui mekanisme Government-to-People atau G2P Payment, pemerintah memproyeksikan penyaluran dana pensiun nantinya dikirimkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening bank pribadi masing-masing penerima manfaat.
Transformasi penyaluran dana tersebut dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan mampu memangkas kerumitan birokrasi pencairan yang sebelumnya masih melibatkan pihak ketiga atau kantor penyalur.
Modernisasi Perbendaharaan Lewat Skema G2P Payment
Rencana pembaruan sistem pembayaran ini diungkapkan langsung oleh jajaran Kementerian Keuangan. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan teknologi keuangan modern demi memastikan ketepatan waktu serta nominal dana yang diterima oleh para purnawirawan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari perkembangan tata kelola keuangan negara di era digital.
“Jadi ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern, pembayaran dari government kepada personal, G2P payment,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).
Mekanisme baru ini menempatkan negara sebagai pihak pengirim langsung ke rekening perorangan tanpa melalui alur perantara yang panjang.
Perluasan Jangkauan Layanan Rekening Langsung
Penggunaan metode transfer langsung sebenarnya sudah lebih dulu diaplikasikan oleh pemerintah pada sektor pelayanan publik lainnya, termasuk bagi aparatur negara aktif dan penerima bantuan sosial.
Melihat efektivitas dari pelaksanaan sistem tersebut, pemerintah menilai sudah saatnya jangkauan layanan diperluas hingga menyasar para pensiunan di berbagai wilayah.
“Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukkin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya,” katanya.
Kebijakan ini sekaligus bertujuan menyetarakan kemudahan akses keuangan antara para pegawai yang masih aktif bertugas dan masyarakat yang sudah purnatugas.
Validasi Data Menjadi Faktor Krusial
Penerapan skema G2P Payment secara masif sangat bergantung pada tingkat keakuratan basis data kependudukan dan kepesertaan. Pemerintah memprioritaskan pemutakhiran data secara menyeluruh sebelum sistem resmi diberlakukan.
Suahasil menekankan pentingnya ketelitian data identitas para pensiunan agar proses transfer berjalan lancar tanpa kendala salah sasaran atau keterlambatan.
“Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara,” ujarnya.
Kesiapan data yang valid menjadi syarat utama agar aliran dana dari Kas Umum Negara dapat diterima dengan aman oleh yang berhak.
Peningkatan Kapasitas Teknologi Perbendaharaan
Langkah transaksi langsung ini menunjukkan lompatan signifikan dalam infrastruktur teknologi perbendaharaan negara dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.
Dukungan sistem perbankan dan perbendaharaan yang jauh lebih matang membuat pemerintah optimis mampu mengeksekusi jutaan transaksi secara harian tanpa hambatan teknis berarti.
“Mungkin kalau di masa lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung sekarang sudah bisa, makanya PNS, TNI, Polri perlindungan sosial sudah mulai kita lakukan,” ungkap Suahasil.
Dorongan Inklusi Keuangan Nasional
Di samping mempermudah rantai pencairan dana, penerapan transfer langsung ke rekening pribadi juga sejalan dengan target nasional dalam memperluas inklusi keuangan.
Pemanfaatan rekening bank pribadi dirancang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap metode pengambilan uang tunai konvensional di kantor pos.
“Esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank. Kita bukakan, sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif, dan lebih baik,” pungkas Suahasil.
