TOPIK.ID — Kepolisian Republik Indonesia melakukan perombakan besar dengan memutasi 199 personel yang mencakup jajaran perwira tinggi serta perwira menengah. Kebijakan ini mencakup pergantian posisi penting mulai dari Kepala Korps Lalu Lintas hingga kepala kepolisian daerah di sejumlah wilayah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kebijakan rotasi tersebut tercantum secara resmi di dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026.
Sejumlah posisi vital yang mengalami pergantian pimpinan di antaranya meliputi Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Kakorlantas Polri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, serta Kapolda Lampung.
Posisi Wakabaintelkam Polri yang sebelumnya diemban oleh Irjen Pol. Wawan Muliawan kini dialihtugaskan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan posisinya diisi oleh Brigjen Pol. Anom Setyadji.
Sementara itu, tongkat kepemimpinan Kakorlantas Polri beralih dari Irjen Pol. Wibowo kepada Brigjen Pol. Aries Syahbudin.
Rotasi juga menyasar tingkat kepolisian daerah. Irjen Pol. Agus Wijayanto kini mengemban tugas baru sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menggantikan Irjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing.
Kursi kepemimpinan Kapolda Kalimantan Utara selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik guna menggantikan Irjen Pol. Agus Wijayanto.
Adapun jabatan Kapolda Lampung kini resmi dijabat oleh Brigjen Pol. Yustan Alpiani yang menggantikan pejabat sebelumnya, Irjen Pol. Helfi Assegaf.
Menurut Johnny Eddizon Isir, langkah mutasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi serta pembinaan jenjang karier guna memperkokoh kinerja institusi serta menjaga kesinambungan operasional kepolisian.
Ia menjelaskan bahwa penunjukan personel pada jabatan tertentu didasarkan pada analisis kebutuhan organisasi, tingkat kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas masing-masing individu.
“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan struktur lewat mutasi ini harus beriringan dengan komitmen institusi dalam mendongkrak mutu pelayanan publik serta memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat.
“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.
Secara terpisah, analis intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro berpandangan bahwa berbagai program penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, perbaikan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, hingga akuntabilitas anggaran merupakan instrumen penting.
“Semua itu merupakan instrumen untuk membangun organisasi yang lebih efektif, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Ia menilai bahwa beragam upaya pembenahan internal tersebut akan kehilangan esensinya apabila tidak berujung pada peningkatan kualitas hidup yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga.
Pendekatan tersebut sejalan dengan literatur kebijakan kepolisian yang berfokus pada hasil nyata bagi publik atau yang dikenal sebagai outcome-oriented policing.
