Topik.id — Sektor akuakultur di Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai sumber pangan nasional sekaligus penggerak utama ekonomi biru. Kendati demikian, sebagian besar dari potensi tersebut masih belum tergarap secara optimal.
Ketua Umum GNTI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur berkelanjutan hingga mencapai 100,06 juta ton setiap tahunnya. Walau demikian, realisasi produksi pada 2025 baru menyentuh angka 18,41 juta ton atau sekitar 18,4% dari total potensi yang tersedia.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Rokhmin dalam ajang 2026 Global Ocean Development Forum (GODF) yang berlangsung di Qingdao, China, pada 17 September 2026. Menurutnya, valuasi ekonomi dari potensi akuakultur nasional tersebut setara dengan kisaran US$210 miliar per tahun.
Besarnya potensi itu bersumber dari sektor marikultur, wilayah pesisir, serta perairan tawar. Sektor marikultur sendiri mempunyai ketersediaan lahan sekitar 24 juta hektare dengan kapasitas produksi potensial mencapai 60 juta ton per tahun. Sementara itu, kawasan pesisir dan perairan tawar masing-masing menyimpan potensi produksi sebesar 34,36 juta ton serta 5,7 juta ton per tahun.
“Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang terkaya di dunia memberi kita keunggulan. Tapi kita harus kuatkan kolaborasi universitas, riset, dan industri dari lab hingga ke pasar,” ujar Rokhmin dalam keterangan pers, Senin (21/9/2026).
Lebih lanjut, Rokhmin menilai bahwa pengembangan sektor akuakultur tidak sekadar berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, melainkan juga membuka peluang luas bagi pertumbuhan industri berbasis bioteknologi kelautan.
Ia menjelaskan bahwa protein dari ikan mempunyai jejak karbon sekitar 5 hingga 10 kali lebih rendah apabila dibandingkan dengan daging merah. Di sisi lain, kekayaan sumber daya laut dapat diolah menjadi aneka produk bernilai tambah tinggi, mulai dari komoditas pangan fungsional, farmasi, kosmetik, bioplastik, hingga biofuel.
Catatan historis menunjukkan bahwa Indonesia sempat menempati posisi sebagai produsen akuakultur terbesar kedua di tingkat global setelah China sepanjang periode 2012 hingga 2024. Sepanjang 2024, volume produksi akuakultur di dalam negeri tercatat mencapai 15,75 juta ton, di mana komoditas rumput laut memberikan kontribusi terbesar yakni sekitar 63% atau setara dengan 9,8 juta ton.
Kendati produksinya cukup tinggi, nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 baru membukukan angka US$6,27 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 74% di antaranya masih bergantung pada lima komoditas utama saja, yakni udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, kepiting, serta rumput laut.
Penerapan Model Peternakan Laut Ekologis
Guna mendongkrak tingkat produktivitas nasional, Rokhmin memperkenalkan gagasan berupa Marine Ranching atau peternakan laut ekologis. Pendekatan ini memadukan langkah pelepasan benih ikan, upaya pemulihan habitat, pengaturan daya dukung lingkungan, serta pelibatan tata kelola masyarakat agar pemanfaatan sumber daya laut dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Model tersebut, imbuhnya, sebenarnya sudah mulai diaplikasikan lewat program Sea Farming di wilayah Kepulauan Seribu sejak 2005. Inisiatif yang dirintis oleh CCMRS-IPB University itu berhasil mengalihkan sebagian mata pencaharian nelayan lokal menjadi pembudidaya ikan kerapu melalui sistem co-management.
Meski peluang yang ada sangat menjanjikan, persoalan pembiayaan masih menjadi hambatan utama. Merujuk pada data Bank Dunia 2024 yang dipaparkan oleh Rokhmin, tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia tercatat sebesar 8,8%, yang merupakan angka tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Vietnam di level 9,3%.
Dari total penyaluran kredit perbankan komersial nasional yang mencapai Rp5.688 triliun pada 2024, alokasi yang diserap oleh sektor perikanan tercatat hanya sebesar Rp19,78 triliun atau merepresentasikan sekitar 0,35% saja.
Rokhmin memaparkan bahwa sekitar 75% kegiatan usaha akuakultur dan perikanan di Tanah Air masih dijalankan dengan cara-cara tradisional. Situasi ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas, sementara para pelaku usaha juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti lonjakan harga pakan, serangan penyakit, pencemaran lingkungan, terbatasnya akses pasar, hingga kerusakan ekosistem.
Sebagai langkah pengembangan ke depan, Indonesia mengusulkan penerapan model Tropical Ecological Marine Ranching (TEMR). Konsep ini dirancang untuk mengintegrasikan kawasan konservasi, kegiatan rehabilitasi ekosistem, proses penebaran serta pemanenan secara terbatas, praktik marikultur berkelanjutan, hingga penanganan pascapanen melalui pengolahan dan rantai dingin atau cold chain.
“Indonesia, dengan konektivitas ekologis antara mangrove, lamun dan terumbu karang yang tidak dimiliki negara lain, punya modal lebih besar. Tinggal satu pertanyaan: apakah kredit 0,35% itu cukup untuk mewujudkannya?” tutup Rokhmin.
