Topik.id — Pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 824 triliun untuk tahun 2027. Anggaran tersebut dipersiapkan guna menopang penyelenggaraan sektor pendidikan, baik di lingkup pusat maupun daerah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa besaran dana tersebut terdistribusi ke berbagai pos, mulai dari kementerian pusat hingga pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita melihat Rp 824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD, yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian, ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di Kementerian-Kementerian lain yang lebih kecil,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Di samping itu, Suahasil menyebutkan bahwa kabinet saat ini sedang mengkaji ulang rancangan besar pendidikan nasional. Evaluasi ini mencakup efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan yang senantiasa dipatok sebesar 20 persen dari APBN.
Langkah peninjauan ini penting untuk menilai efektivitas dana yang telah digelontorkan terhadap mutu pendidikan di Tanah Air. Pemerintah bakal meninjau sejumlah indikator, mulai dari angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), hingga perolehan Indonesia dalam ajang Programme for International Student Assessment (PISA).
“Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?” ujar dia.
“Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya,” lanjut Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya agar merumuskan grand design pendidikan secara lebih menyeluruh. Langkah strategis ini diperlukan supaya dana ratusan triliun rupiah setiap tahunnya sanggup mendatangkan faedah optimal bagi publik.
“Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp 824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ,” tuturnya.
Ia menambahkan, jajaran pemerintah turut menelaah ulang keseluruhan ekosistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Proses peninjauan tersebut mencakup jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.
Di samping pendidikan formal, pemerintah bakal menilai pelbagai program dan instansi yang menopang ekosistem pendidikan nasional. Sejumlah inisiatif tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, serta program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto gencar menggalakkan penyediaan fasilitas belajar yang cuma-cuma dan berkualitas bagi seluruh anak di Indonesia.
Komitmen tersebut meliputi layanan pendidikan negeri dari tingkat taman kanak-kanak (TK), jenjang dasar hingga menengah, sampai rencana membebaskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
