Topik.id — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar rencana penerapan program pendidikan gratis di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera dimatangkan secara bertahap. Arahan tersebut disesuaikan langsung dengan kapasitas keuangan negara melalui rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/09/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah mengkaji sejumlah opsi alternatif guna mewujudkan mandat tersebut. Berbagai aspek pembiayaan kampus tak luput dari telaah, mulai dari pemasukan uang kuliah tunggal (UKT), besaran iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pemasukan lain di PTN.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Sebelumnya, kementerian terkait juga telah meneliti besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi demi memperoleh estimasi biaya serta potensi skema penerapannya. Seluruh kalkulasi tersebut bakal disesuaikan secara cermat dengan kapasitas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar kebijakan tetap berjalan terukur.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga memerintahkan pembentukan tim khusus di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tim ini melibatkan perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi guna mendalami kajian.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelasnya.
Tim khusus tersebut diberi target waktu selama dua minggu hingga satu bulan ke depan untuk merumuskan kalkulasi yang lebih terperinci beserta tahapan pelaksanaannya. Hasil kajian komprehensif itu nantinya bakal diserahkan kembali kepada Presiden sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan lanjutan.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
