 |
| Presiden Jokowi saat menghadiri Munas Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia XVII di Jakarta | foto: twitter.com/jokowi |
Dari laman presidenri.go.id Presiden Jokowi mengungkapkan sektor properti semakin kompetitif dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.
"Saya senang, di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti, real estat dan konstruksi Indonesia termasuk yang tangguh, tahan banting, dan makin kompetitif. Kalau kita lihat kontribusi, kontribusi 2018-2022 setiap tahunnya mencapai Rp2.300-2.800 triliun, sangat besar dan memberikan kontribusi 16 persen dari PDB ekonomi kita, besar sekali," jelas Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) XVII Tahun 2023 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, pada Rabu, 9 Agustus 2023.
Sementara itu, dalam laporan di laman resmi indonesia.go.id, Kamis (10/8/2023) mengungkapkan didukung koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kuat, kondisi perekonomian, dan sistem keuangan domestik tetap resilien.
Kondisi makro ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian. Di tengah kondisi itu, Indonesia masih patut bersyukur. Pasalnya, sejumlah indikasi yang mengarah kepada membaiknya perekonomian global mulai terlihat.
Hal itu tecermin dari sejumlah indikator berupa proyeksi sejumlah lembaga internasional. Di antaranya yang disampaikan dalam rilis Dana Moneter Internasional (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan World Bank (Bank Dunia).
Ketiga lembaga itu diketahui telah mengeluarkan proyeksi ekonomi global 2023 paling tinggi hanya sebesar 3 persen. Demikian halnya dengan proyeksi untuk 2024.
Bahkan, IMF dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Juli 2023 menilai, ekonomi global kini tangguh. Namun, pertumbuhan ekonomi global melambat dan prospeknya dinilai lemah.
IMF sendiri memproyeksikan pertumbuhan global menjadi 3,0 persen pada 2023 dan 2024. Walau begitu, proyeksi ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan April 2023. Demikian pula kebijakan suku bunga bank (The Fed).
Di sisi lain, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporannya yang dirilis Juni 2023, merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023. OECD memproyeksi pertumbuhan global 2023 sebesar 2,7 persen. Walaupun proyeksi ini direvisi naik, OECD mengingatkan perekonomian global sedang menghadapi tantangan untuk mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.
Seiring dengan proyeksi yang lebih baik dari sejumlah lembaga internasional, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa juga diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya.
Berbasiskan sejumlah indikator itulah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan II-2023 masih tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global.
Pertemuan KSSK merupakan pertemuan semua pemangku kepentingan di sektor fiskal dan moneter yang berlangsung pada Jumat (28/7/2023). Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudha Sadewa. Mereka berencana melakukan pertemuan lagi pada Oktober 2023.
Berkaitan dengan hasil pertemuan KSSK, Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II-2023 terus membaik. "Stabilitas sistem keuangan triwulan II tahun 2023 tetap terus terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global," ujarnya dalam konferensi pers bersama KSSK di Kantor Prioritas Jasa Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).
Terus Diperkuat
Selain itu, tren perkembangan juga seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat.
"Kami berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik," tambah Gubernur BI Perry Warjiyo.
Pada berbagai kesempatan, Menkeu Sri Mulyani tetap mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Namun demikian, terdapat indikasi perbaikan pada perekonomian global ke depan.
Tidak dipungkiri, kebijakan rezim suku bunga sebagai cara untuk menekan laju inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal itu diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR).
Perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang akan lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. “Oleh karena itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global,” tambah Sri Mulyani.
Menkeu juga mensyukuri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung permintaan domestik. Perekonomian triwulan II-2023 diprakirakan masih tumbuh kuat.
Faktor-faktor pendukungnya adalah oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur. Pada periode Juli 2023, PMI naik ke level 53,3, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5.
Begitu juga dengan konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara.
Perkembangan tersebut juga disertai Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang masih terus bertumbuh. Meskipun investasi bangunan masih relatif tertahan, investasi nonbangunan masih terindikasi ekspansif. Selain kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi.
Dalam konteks itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, lembaga penjaga moneter itu akan terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi selain tetap menjaga stabilitas (pro-stability).
"BI juga tetap menganut kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth)," jelasnya.
