 |
| Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Nezar Patria. | foto: @kominfo |
Dalam kunjungan ini, Gibran bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Nezar Patria beserta jajaran pejabat tinggi Kominfo.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Kominfo ini membahas berbagai isu strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi transformasi digital di seluruh pelosok negeri.
Wakil Presiden terpilih dan Menkominfo membahas tentang langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Keamanan siber juga dibahas dalam kesempatan itu. Upaya peningkatan keamanan siber untuk melindungi data dan informasi penting dari ancaman siber.
Gibran Rakabuming Raka bersama Menkominfo juga membahas tentang pengembangan ekonomi digital, termasuk dukungan terhadap startup dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing.
Selain itu, Wakil Presiden terpilih dan Menkominfo membahas mengenai regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi serta perlindungan data pribadi.
Dalam sambutannya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kominfo dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Ia juga menekankan komitmennya untuk mendukung berbagai inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh Kominfo.
"Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Saya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing," jelas Gibran dalam keterangan resminya.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menyambut baik kunjungan Wapres terpilih dan menyatakan komitmennya untuk terus bekerja keras dalam mengembangkan sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
"Kami siap mendukung berbagai program dan inisiatif yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia," tegas Budi Arie.
RI berada di peringkat ke-10 target serangan siber.
Terpisah, Republik Indonesia (RI) berada di peringkat ke-10 dalam daftar negara yang paling sering menjadi target serangan siber skala global.
Hal ini diutarakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam peluncuran Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber berperan vital dalam menghadapi tantangan serangan siber.
Di tingkat global, terdapat setidaknya 2.200 serangan siber setiap hari. Serangan tersebut menimbulkan kerugian secara global senilai 9,5 triliun USD pada 2024. Nilai tersebut diperkirakan meningkat pada 2025 menjadi 10,5 triliun USD per hari.
"Negara kita, Indonesia, berada pada peringkat ke-10 sebagai target serangan siber secara global. Pemeringkatan ini dilakukan oleh Kaspersky secara real time," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi saat peluncuran CSIRT di Auditorium dr. Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu, 24 Juli 2024.
Dalam rangka perkuatan keamanan siber nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) pada 18 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menkominfo menjelaskan implementasi keamanan siber dapat mengantisipasi serangan siber dengan memberi perlindungan dari ancaman pencurian dan kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dengan demikian, mampu mendorong investasi serta membantu pengguna dalam menyusun sistem pertahanan siber yang lebih baik.
"Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan serangan siber, seperti perkembangan bentuk ancaman keamanan siber seiring munculnya teknologi baru, rendahnya pemahaman pengguna tentang urgensi keamanan siber, serta keterbatasan talenta keamanan siber," kata Menkominfo.
