 |
| ilustrasi | cover |
Laporan Freedom House tentang Kebebasan di Internet 2024 mengungkap penurunan kebebasan internet global yang berkelanjutan selama 14 tahun berturut-turut.
Laporan tersebut menemukan bahwa sejumlah besar pemerintah di 72 negara yang dianalisis menggunakan penyensoran dan pembalasan dengan kekerasan terhadap kebebasan berbicara di internet, terutama selama pemilihan umum, untuk memanipulasi opini publik dan menekan perbedaan pendapat.
Menurut Freedom House, kebebasan internet global terus terkikis, dengan perlindungan hak asasi manusia daring menurun di 27 negara dan hanya membaik di 18 negara. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa penurunan paling tajam terjadi di Kirgistan, sementara Zambia mencatat peningkatan terbesar.
Yang mengkhawatirkan, 43 negara melaporkan orang-orang diserang secara fisik atau dibunuh karena aktivitas daring mereka, rekor tertinggi sejak laporan tersebut dibuat.
"Tren-tren ini berkontribusi terhadap penurunan kebebasan internet global selama 14 tahun berturut-turut. Dari 72 negara yang dicakup oleh Freedom on the Net 2024 , kondisi hak asasi manusia daring memburuk di 27 negara, dan 18 negara mencatat peningkatan secara keseluruhan. Penurunan terbesar tahun ini terjadi di Kyrgyzstan , diikuti oleh Azerbaijan , Belarus , Irak , dan Zimbabwe," tulis freedomhouse.org dalam laporannya, dikutip Kamis (21/11/2024).
Sebaliknya, Zambia memperoleh peningkatan terbesar, karena ruang untuk aktivisme daring dibuka. Di lebih dari tiga perempat negara yang dicakup oleh proyek ini, orang-orang menghadapi penangkapan karena mengekspresikan pandangan politik, sosial, dan agama mereka secara daring, sementara orang-orang menghadapi kekerasan fisik terkait dengan aktivitas daring mereka dalam rekor tertinggi setidaknya di 43 negara.
 |
| sumber freedomhouse.org |
Temuan penting lainnya dari laporan Freedom on the Net 2024 itu meliputi:
Sensor Pemilu: Di 25 dari 41 negara yang menyelenggarakan pemilu selama periode analisis, pihak berwenang memblokir situs web, membatasi akses ke platform media sosial, atau bahkan memutus akses internet untuk sementara.
Pembalasan atas Ekspresi Daring: Setidaknya 56 negara menyaksikan penangkapan individu karena ekspresi politik, sosial, atau agama mereka secara daring, sementara kekerasan fisik sebagai respons terhadap ujaran daring terjadi di setidaknya 43 negara.
Negara dengan Kebebasan Internet Paling Rendah: Myanmar dan China berbagi skor kebebasan internet terendah yaitu 9 dari 100, dengan Myanmar mengalami penurunan tajam sejak kudeta militer pada tahun 2021.
AI Generatif Digunakan dalam Propaganda: Kampanye politik menggunakan perangkat AI untuk membuat meme, mengejek lawan, dan memanipulasi konten. Penggunaan teknologi AI yang tidak diatur ini memperkuat disinformasi. Di 21 dari 41 negara yang menyelenggarakan atau mempersiapkan pemilihan nasional, komentator pro-pemerintah menyebarkan narasi palsu, sering kali untuk menimbulkan keraguan atas integritas pemilu atau mendiskreditkan media independen.
Negara-Negara yang Memerangi Disinformasi: Beberapa negara, termasuk Afrika Selatan dan Taiwan, menerapkan inisiatif pemeriksaan fakta dan kampanye literasi digital.
Freedom House menyerukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi pengawasan pemerintah yang tidak proporsional dan penindasan terhadap perbedaan pendapat daring.
Rekomendasi yang diberikan termasuk meningkatkan akses terhadap informasi, mempertahankan integritas konten daring, dan meningkatkan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil setempat.
