Prancis diguyur investasi besar, RI siap pasang badan kebijakan AI global

Presiden Prancis Emmanuel Macron | AI Action Summit 2025

Prancis semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat inovasi kecerdasan buatan atau artficial intelligence (AI) di dunia. Dalam ajang AI Action Summit 2025 di Paris, negara ini berhasil menarik perhatian investor besar, baik dari dalam negeri maupun internasional. 

Hal itu diutarakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengumumkan bahwa total investasi yang masuk ke sektor AI di Prancis mencapai 109 miliar euro, sebuah pencapaian bersejarah yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap ekosistem teknologi di negara tersebut.

"Kami memiliki bakat dan aset untuk berhasil dalam kecerdasan buatan. Kabar baik perusahaan Prancis dan asing mengumumkan investasi senilai 109 miliar euro di Prancis dalam AI," tulis Presiden Emmanuel Macron, dikutip Selasa (11/2/2025).

Macron menegaskan bahwa Prancis memiliki bakat dan aset yang diperlukan untuk sukses dalam industri kecerdasan buatan. Ia juga menekankan bahwa investasi besar ini akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih maju, memperkuat daya saing Prancis di panggung global. 

Dukungan pemerintah Prancis dalam gelaran AI Action Summit 2025, dalam bentuk regulasi yang ramah inovasi serta ekosistem riset yang kuat menjadi faktor utama yang menarik minat investor. 

Nous avons les talents et les atouts pour réussir dans l'intelligence artificielle.

Bonne nouvelle : les entreprises françaises et étrangères annoncent 109 milliards d’euros d’investissements en France dans l’IA.

C’est historique.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2025

Namun Macron tidak merincikan investasi dari perusahaan mana yang akan berinvestasi skala besar di negara tersebut.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Prancis kini berada di garis depan dalam membangun teknologi AI yang berdampak luas bagi dunia. Namun bagimana kebijakan AI global di negara berkembang seperti Indoensia?  

Indonesia siap wakili negara berkembang terkait kebijakan AI global.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid mengikuti Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit | @komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang inklusif dan berimbang.

Berbicara di Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit 2025 yang berlangsung di Paris pada 9 Februari 2025, Meutya Hafid menyampaikan peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara berkembang dan maju dalam kebijakan AI global.

"Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia," tegas Meutya Hafid dalam sambutannya di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, Minggu (9/2/2025) waktu setempat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta para menteri komunikasi dan digital dari negara-negara anggota OECD dan mitranya.

Dalam forum ini, Indonesia menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.

Indonesia juga mendukung upaya memperkuat koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.

"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," tegas Meutya Hafid.

Indonesia mendorong kebijakan AI yang berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan, serta memastikan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat pembangunan yang berkelanjutan.

"Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,"  kata Meutya Hafid.