Pemerintah berupaya memperbesar kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan nasional melalui penguatan industri halal, layanan keuangan syariah, perdagangan internasional, dan dana sosial umat. Potensi sektor ini dinilai dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 serta 8 persen dalam jangka menengah.
Namun, peluang besar tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di tengah strategi pemerintah untuk memperluas pemanfaatan ekonomi syariah, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti penurunan peringkat Indonesia dalam ekonomi syariah global serta menyusutnya pangsa pasar perbankan syariah nasional.
Pemerintah Siapkan Lima Strategi Ekonomi Syariah
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menyampaikan strategi pengembangan ekonomi syariah dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Salah satu fokus pemerintah adalah meningkatkan daya saing industri halal dan UMKM agar mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok. Pemerintah juga berupaya memperluas ekspor produk halal melalui kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab, Turkiye, Pakistan, Bangladesh, dan Tunisia.
Strategi berikutnya mencakup pengembangan ekosistem halal melalui standardisasi, pembangunan infrastruktur, serta digitalisasi rantai nilai. Pemerintah juga ingin memperkuat struktur dan inovasi lembaga keuangan syariah.
Adapun strategi kelima berkaitan dengan optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi dana sosial syariah diperkirakan mencapai Rp343 triliun per tahun, tetapi realisasi yang disebutkan pemerintah baru sekitar Rp41 triliun.
Sukuk Berpeluang Memperkuat Pembiayaan
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menilai instrumen keuangan syariah memiliki daya tarik bagi investor, salah satunya sukuk. Produk ini dinilai mempunyai karakteristik berbeda karena memiliki aset atau aktivitas yang mendasari penerbitannya.
Indonesia juga telah menerbitkan green sukuk sejak 2018 untuk mendanai proyek yang mendukung lingkungan dan penanganan perubahan iklim.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan outstanding Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp1.818,56 triliun per 30 September 2026. Nilai tersebut setara dengan 20,29 persen dari total outstanding Surat Berharga Negara yang mencapai Rp8.962,39 triliun.
Porsi tersebut menunjukkan ruang pengembangan sukuk masih terbuka. Akumulasi penerbitan green sukuk Indonesia tercatat mencapai US$7,7 miliar di pasar global dan Rp108,9 triliun di pasar domestik.
Indef Soroti Penurunan Daya Saing
Di sisi lain, Indef menilai perkembangan ekonomi syariah nasional menghadapi sejumlah persoalan struktural. Dalam Policy Brief No. 06/2026 yang terbit pada Oktober 2026, tim peneliti yang dipimpin Nur Hidayah menyoroti tidak disebutkannya ekonomi syariah secara eksplisit dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027.
Kajian tersebut juga mencatat posisi Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy 2025/2026 turun dari peringkat ketiga menjadi keempat. Sektor keuangan syariah Indonesia juga masih berada di posisi keenam sejak edisi 2023/2024.
Menurut Indef, pertumbuhan aset belum sepenuhnya memperkuat posisi relatif industri keuangan syariah. Hingga Juni 2026, aset perbankan syariah tumbuh 11,15 persen secara tahunan, pembiayaan meningkat 11,29 persen, dan dana pihak ketiga naik 13,01 persen.
Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah justru turun dari 7,72 persen pada Desember 2024 menjadi 7,36 persen pada Juni 2026. Indef menyebut kondisi tersebut sebagai ilusi pertumbuhan karena kenaikan nominal belum diikuti peningkatan pangsa pasar.
Integrasi Industri Halal dan Keuangan Jadi Tantangan
Indef menilai hubungan antara industri halal dan pembiayaan syariah masih perlu diperkuat. Sejumlah pelaku usaha, termasuk UMKM bersertifikat halal, masih menggunakan pembiayaan konvensional.
Kajian itu turut menyoroti rasio pembiayaan bermasalah bruto sebesar 2,27 persen pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, sedangkan pada bank perekonomian rakyat syariah mencapai 10,87 persen.
Perbedaan pandangan antara agenda penguatan pemerintah dan evaluasi Indef menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah perlu didukung kebijakan yang terintegrasi. Perluasan pasar, peningkatan akses pembiayaan, dan optimalisasi dana sosial menjadi bagian penting untuk mendorong sektor ini memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
