 |
| Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menjadi panelis pada sesi pertama ASEAN Business Advisory Council (BAC) Fintech Roundtable Luncheon yang digelar di The Sultan Hotel Jakarta | foto: @kemendag |
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menekankan pentingnya pemerintah untuk membangun keseimbangan yang tepat antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam rangka membangun inklusivitas keuangan.
Melalui pemanfaatan teknologi baru dan kolaborasi antara bank konvensional dan perusahaan teknologi finansial (tekfin), dapat diciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan menguntungkan bagi semua orang.
Hal ini diutarakan oleh Wamendag Jerry sebagai panelis pada sesi pertama ASEAN Business Advisory Council (BAC) Fintech Roundtable Luncheon yang digelar di The Sultan Hotel Jakarta pada Rabu (6/9/2023).
Pertemuan ini mengusung tema "ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity," dengan sesi pertama berfokus pada peran tekfin dalam mempromosikan inklusivitas di ASEAN.
"Pemerintah harus cermat dalam menyeimbangkan inovasi dan regulasi perlindungan konsumen. Kerangka peraturan harus dirancang untuk memastikan bahwa tekfin adalah inovasi yang aman dan terjamin bagi semua pengguna. Membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap tekfin di kalangan konsumen dan dunia usaha juga penting untuk keberhasilannya," jelas Wamendag Jerry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/9/2023).
Peraturan di ASEAN memiliki peran kunci dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan tekfin. Meskipun peraturan diperlukan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas, terlalu banyak pembatasan juga dapat menghambat inovasi.
Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, dibutuhkan kerangka peraturan yang mendukung inovasi tekfin sekaligus menjaga kepentingan konsumen untuk mempromosikan inklusivitas di kawasan ASEAN.
Ini memerlukan kolaborasi antara regulator, perusahaan tekfin, dan lembaga keuangan tradisional untuk menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan mempromosikan inklusi keuangan.
Wamendag Jerry juga menyebutkan dua peran utama Kementerian Perdagangan di bidang tekfin, yaitu pengelolaan transaksi aset kripto berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023. Selain itu, Kementerian Perdagangan aktif berpartisipasi dalam membuat perjanjian perdagangan.
"Data Bappebti menunjukkan bahwa nilai transaksi aset kripto mencapai Rp75,81 triliun rupiah dari 17,67 juta pengguna pada Juli 2023. Kementerian Perdagangan perlu berperan aktif mengingat tingginya volume transaksi tersebut," ujar Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan Indonesia juga secara khusus menjalin kerja sama dengan institusi lain, terutama yang berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi aset kripto, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Google, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada tahun 2022, adopsi ponsel pintar di Asia Tenggara mencapai 84 persen, sementara di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mencapai lebih dari 90 persen. Sementara itu, pelanggan internet mencapai 56 persen di Indonesia, 78 persen di Malaysia, dan 94 persen di Singapura. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030, mendukung pertumbuhan tekfin di masa depan.
Wamendag Jerry juga menjelaskan peran lain Kementerian Perdagangan, yaitu memfasilitasi promosi pelaku usaha. Dengan bantuan dari 46 perwakilan perdagangan yang tersebar di berbagai negara, pelaku usaha dapat mendapatkan fasilitasi penjajakan bisnis, pameran, atau informasi pasar.
"Pelaku usaha, baik yang tertarik dengan bisnis tekfin maupun yang ingin mempromosikan produknya, dapat datang dan berdiskusi dengan kami di Kementerian Perdagangan untuk mengetahui perkembangan regulasi terkini," tegas Wamendag Jerry.
ASEAN Fintech Roundtable Luncheon adalah platform yang menghubungkan para pemimpin industri, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan utama untuk berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai topik terkait lanskap tekfin di ASEAN.
Pertemuan ini bertujuan untuk menjelajahi peran tekfin dalam mendorong inklusivitas, mengatasi tantangan yang dihadapi perusahaan tekfin dalam memastikan inklusivitas, dan mengevaluasi dampak lanskap peraturan terhadap inklusivitas tekfin. Pertemuan ini digagas oleh ASEAN-BAC bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Sebagai panelis pada sesi pertama, hadir Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman, serta Chief Data Officer and Head of International Business at FinVolution Group, Ming Gu. Moderator diskusi adalah Sekretaris Jenderal AFPI sekaligus Chief Executive Officer Dompet Kilat, Sunu Widyatmoko.
