 |
| Presiden Jokowi | foto: @ist |
Platform INA Digital akan mengintegrasikan berbagai layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya melalui satu pintu.
Ini diharapkan tidak hanya memudahkan akses layanan publik, tetapi juga mengurangi redundansi dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah. INA Digital merupakan platform layanan digital pemerintah yang terpadu dan akan mulai diluncurkan pada September 2024.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan transformasi govtech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
"Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya," ungkap Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Peluncuran ini, kata Presiden, merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap.
"Ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," ujarnya.
Kepala Negara menekankan, kehadiran birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit atau malah memperlambat.
"Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi," tegas Kepala Negara
Presiden mengkritisi adanya 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri.
"Mulai tahun ini berhenti lah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru," kata Presiden.
Bahkan, lanjutnya, terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. “Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuh Presiden.
Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi.
"Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," tegassnya.
Kordinasi ke Kementerian dan lembaga pemerintahan.
 |
| Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pimpin Rakor Persiapan Peluncuran GovTech Indonesia. |
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan memimpimpin Rakor Persiapan Peluncuran GovTech Indonesia pada Sabtu (25/05/2024).
Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka SPBE Summit 2024 dan meresmikan peluncuran GovTech Indonesia pada 27 Mei 2024 di Istana Negara. Adapun rangkaian acara SPBE Summit 2024 mulai dari Peluncuran penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia.
Memperkenalkan Rencana Pengembangan Portal Nasional, Penandatangan Komitmen 15 instansi yang bertanggung jawab atas 9 (sembilan) layanan SPBE prioritas, sampai Penganugerahan Digital Government Award” kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE , yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.
"Kita sudah koordinasikan semuanya untuk persiapan tanggal 27 Mei yang hanya tinggal lusa, jadi persiapan harus dituntaskan sehingga saat di- launch Presiden barang ini sudah bisa berjalan dengan baik," arahan Menko Luhut saat memimpin Rakor.
GovTech Indonesia merupakan hasil kolaborasi pemerintah melalui Kemenko Marves, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
"Kita itu hanya mesti kompak. Kalau kita kompak itu tidak ada yang tidak selesai. Semuanya itu pasti bisa dilakukan," tutup Menko Luhut.
