Presiden Jokowi: Angka kemiskinan ekstrim Indonesia terus turun

Dharma Putra

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Country Director World Bank Indonesia.

Presiden Jokowi | cover: topik.id
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan menurut Country Director World Bank Indonesia, "Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrim ketika angkanya mencapai 1,5% di 2022."

Hal itu diungkapkan dalam unggahannya di media sosial X, @jokowi, Presiden Jokowi mengutip pernyataan Country Director World Bank Indonesia.

"Menurut Country Director World Bank Indonesia, Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrim ketika angkanya mencapai 1,5% di 2022," tulis Presiden Jokowi dilansir dari X @jokowi, Minggu (19/5/2024).
Presiden Jokowi juga merincikan, Data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, angka kemiskinan ekstrim Indonesia terus turun hingga mencapai 1,12% di 2023.

"Pemerintah terus berkomitmen & bekerja keras untuk memberantas kemiskinan & meningkatkan kesejahteraan rakyat," tulisnya kembali. 

Merujuk dari laman resmi worldbank.org, Indonesia dapat menggunakan rekam jejak pengentasan kemiskinannya yang impresif untuk meraih sasaran sasaran pengentasan kemiskinan yang lebih ambisius. 

"Negara ini berhasil meraih capaian luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan, dengan daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal mulai mengejar ketertinggalannya, pada dasarnya berhasil mencapai tujuan pemerintah untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," keterangan pers di laman worldbank.org.

Dengan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial yang terjaga, Indonesia telah menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022, seperti yang diuraikan pada laporan Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security, yang diluncurkan pada hari ini. 

"Indonesia kini dapat memfokuskan berbagai upayanya untuk meningkatkan taraf hidup lebih banyak penduduknya, termasuk rumah tangga yang rentan dengan menciptakan peluang yang lebih baik dan melindungi rakyat Indonesia dari keberadaan dan masuk dalam kemiskinan," terangnya.

Selain itu, terlepas dari peningkatan tajam yang terjadi antara tahun 2002 hingga 2010, ketidaksetaraan mengalami stagnasi dan mengalami penurunan antara tahun 2014 hingga 2019. 

Penerapan kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan sebesar sekitar tiga poin koefisien Gini, suatu ukuran yang digunakan untuk menandai ketidaksetaraan pendapatan. Akan tetapi, investasi yang berpihak kepada rakyat miskin masih terbatas, karena penerimaan negara yang rendah diiringi subsidi yang berbiaya tinggi.

"Indonesia perlu meningkatkan perlindungan sosialnya, termasuk di dalamnya bantuan sosial dan asuransi, serta inklusi finansial seraya melakukan investasi berketahanan pada infrastruktur untuk memitigasi dampak guncangan di masa mendatang," kata Satu Kahkonen, Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. 

"Indonesia memiliki banyak pilihan bagus dalam sistem yang digunakannya saat ini untuk meningkatkan pendanaan bagi investasi yang lebih berpihak kepada rakyat miskin," tambahnya.

Data BPS.

Sementara itu dari laman BPS terkait rincian angka kemiskinan di Indonesia, sebagai berikut: 
  • Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.
  • Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.
  • Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.
  • Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). 
  • Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023).
  • Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen).
  • Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.
Apakah konten ini bermanfaat?
Dukung dengan memberikan satu kali kontribusi.

Share:
Konten berbasis data.
Kategori konten paling banyak dibaca.


News Terkini
Lihat semua
Komentar
Login ke akun RO untuk melihat dan berkomentar.

Terkini

Indeks