Scroll untuk melanjutkan membaca.

Google update kebijakan iklan konten politik dan judi, RI aman?

Bagaimana aturan main iklan terkait konten politik dan perjudian di Indonesia?

author photo
A- A+
Google Indonesia | @google
Google mengumumkan pembaruan pada kebijakan periklanan yang mencakup dua sektor sensitif, politik dan perjudian. Perubahan ini bagian upaya Google dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum setempat sekaligus mempromosikan praktik periklanan yang bertanggung jawab di berbagai negara. 

Sementara di California, kebijakan baru memungkinkan warga melaporkan iklan politik yang melanggar aturan pemilu, Nigeria menghadapi larangan total terhadap iklan perjudian daring dengan transaksi moneter. Kebijakan ini juga menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi wilayah yang tidak diizinkan untuk iklan perjudian daring, dengan aturan ketat terkait konten politik yang melarang promosi kandidat atau partai politik. 

Di Nigeria, mulai 8 Januari 2025, Google telah melarang iklan perjudian daring yang melibatkan transaksi moneter dan membatasi berbagai materi terkait perjudian. Perubahan ini bagian komitmen Google terhadap kepatuhan dan praktik periklanan yang bertanggung jawab.
"Pada 8 Januari 2025, Google akan memperbarui Kebijakan Perjudian dan Game khusus negara Nigeria sebagai dampak dari ketetapan terbaru pengadilan. Oleh karena itu, kami mengubah kebijakan kami untuk tidak mengizinkan konten perjudian berikut menarget Nigeria berlaku mulai sekarang," keterangan resmi Google, dikutip Senin (13/1/2025).
Google memperbarui kebijakan periklanan untuk konten politik dan perjudian. Google telah memperkenalkan pembaruan pada kebijakan periklanannya, yang memengaruhi konten politik dan peraturan perjudian.

Pembatasan Perjudian.

Menyusul putusan pengadilan baru-baru ini, Google merevisi kebijakan Perjudian dan permainannya khusus untuk Nigeria . Pembaruan tersebut, yang berlaku mulai 8 Januari 2025 , memperkenalkan pembatasan menyeluruh pada iklan terkait perjudian.

Google telah melarang iklan untuk permainan judi berbasis internet yang melibatkan transaksi moneter atau taruhan berbasis nilai di Nigeria. Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai materi terkait perjudian, termasuk:

"Produk promosi seperti voucher dan kode bonus. Konten pendidikan termasuk buku dan publikasi digital. Layanan informasi yang mencakup tips, peluang, dan handicapping perjudian. Perubahan ini bagian komitmen Google terhadap kepatuhan peraturan dan praktik periklanan yang bertanggung jawab di wilayah tertentu," terangnya.

Lantas, bagaimana dengan iklan terkait konten politik dan perjudian di Indonesia? Google merincikan mendukung iklan perjudian yang bertanggung jawab dan mematuhi undang-undang perjudian dan standar industri setempat.

Maka Google tidak mengizinkan jenis iklan terkait perjudian tertentu. Google menekankan iklan terkait perjudian diizinkan jika mematuhi kebijakan dan pengiklan telah menerima sertifikasi Google Ads yang sesuai. 

"Iklan perjudian harus menargetkan negara yang disetujui, memiliki halaman landing yang menampilkan informasi tentang perjudian yang bertanggung jawab, dan dilarang menargetkan pengguna di bawah umur. Lihat peraturan setempat untuk area yang ingin Anda targetkan," jelas Google.

Republik Indonesia termasuk negara yang tidak diizinkan oleh Google terkait konten perjudian, Google tidak mengizinkan iklan untuk game berbasis internet.

"Google tidak mengizinkan iklan untuk game berbasis internet yang memerlukan pembayaran atau taruhan uang atau item berharga lainnya untuk memenangkan uang atau item berharga lainnya dalam jumlah yang lebih besar.

Peningkatan Kebijakan Konten Politik.

Google menerapkan pembaruan baru pada kebijakan konten politiknya yang berfokus pada peraturan California. Pembaruan ini memperkenalkan formulir khusus yang dirancang bagi penduduk California untuk melaporkan iklan yang berpotensi melanggar Kode Pemilu California Divisi 20, Bab 7 .

Sementara itu terkait konten politik Google di Indonesia, hal berikut dilarang di platform Google. "Iklan yang menampilkan kandidat atau partai politik untuk jabatan terpilih di Indonesia," jelasnya.
Share:
Premium.
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Update
Indeks