![]() |
Duta Besar Geng Shuang, Kuasa Usaha Perutusan Tetap Tiongkok untuk PBB | @gov.cn |
Resolusi tersebut mengapresiasi kontribusi SCO dalam memajukan perdamaian, pembangunan, serta kerja sama regional yang saling menguntungkan. Selain itu, resolusi menyatakan dukungan terhadap dialog yang lebih erat antara sistem PBB dan SCO. Perhatian khusus juga diberikan pada peran Tiongkok sebagai ketua bergilir SCO, termasuk penyelenggaraan KTT Tianjin pada akhir Agustus hingga awal September 2025, yang menghasilkan Deklarasi Tianjin dan berbagai inisiatif terkait peringatan 80 tahun berdirinya PBB.
Dalam pemaparannya di sidang pleno, Duta Besar Geng Shuang, Kuasa Usaha Perutusan Tetap Tiongkok untuk PBB, menekankan perkembangan pesat SCO sejak dibentuk 24 tahun lalu. Ia menyoroti usulan Presiden Xi Jinping dalam KTT Tianjin mengenai Inisiatif Tata Kelola Global.
Usulan tersebut menyerukan penegakan kesetaraan kedaulatan, kepatuhan terhadap hukum internasional, multilateralisme, pendekatan berpusat pada rakyat, serta fokus pada tindakan nyata. Tujuannya adalah membangun sistem tata kelola global yang lebih adil, setara, dan berorientasi pada masa depan bersama umat manusia.
"Usulan Presiden Xi Jinping tentang Inisiatif Tata Kelola Global pada pertemuan SCO Plus, yang menyerukan semua negara untuk menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan, menaati aturan hukum internasional, mempraktikkan multilateralisme, mengadvokasi pendekatan yang berpusat pada rakyat, dan berfokus pada tindakan nyata, sehingga dapat bergandengan tangan dalam membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara serta komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia," tegas Geng Shuang dalam pernyataan persnya, dilansir Senin (8/9/2025).
Duta Besar Geng mencatat bahwa usulan Tiongkok disambut hangat dan didukung secara aktif oleh semua pihak, yang sepakat bahwa dunia sangat membutuhkan visi dan sistem tata kelola yang lebih efektif, sehingga inisiatif Tiongkok ini menjadi sangat tepat waktu dan relevan.
Sejumlah negara, termasuk Rusia, Kirgistan, Belarus, Pakistan, Iran, Kamboja, Kuba, Venezuela, dan Serbia, memberikan apresiasi terhadap hasil KTT Tianjin serta kepemimpinan Tiongkok. Mereka menilai bahwa dukungan luar biasa terhadap resolusi ini mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap SCO sebagai mitra strategis dalam membangun stabilitas dan kerja sama global.
"Usulan Tiongkok melalui Inisiatif Tata Kelola Global dinilai tepat waktu dan relevan dalam menghadapi tantangan global. Dengan visi yang menekankan kolaborasi internasional serta tata kelola yang inklusif, inisiatif ini berpotensi menjadi pilar penting dalam membentuk tatanan dunia yang lebih seimbang, adil, dan mampu menjawab kebutuhan zaman," jelasnya.
Aksi nyata tata kelola AI global.
![]() |
cover | topik.id |
Terpisah, sebelumnya Tiongkok secara resmi mengajukan “Rencana Aksi Tata Kelola Kecerdasan Buatan Global” sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan dunia akan kerangka kerja bersama dalam pengelolaan teknologi AI. Negara tersebut menegaskan bahwa kecerdasan buatan bukan hanya motor revolusi teknologi dan industri, melainkan juga produk publik internasional yang harus membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.
Dalam rencana aksi ini, Tiongkok mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga internasional hingga masyarakat sipil, untuk mengambil tindakan kolaboratif. Pendekatan ini berlandaskan prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap kedaulatan, orientasi pembangunan, keamanan, keadilan, serta keterbukaan global.
"Untuk itu, kami mengajukan 'Rencana Aksi Tata Kelola Kecerdasan Buatan Global', yang mengajak semua pihak untuk mengambil tindakan efektif dan bersama-sama mendorong pengembangan dan tata kelola kecerdasan buatan global berdasarkan tujuan dan prinsip pengabdian kepada masyarakat, penghormatan terhadap kedaulatan, berorientasi pada pembangunan, aman dan terkendali, adil dan inklusif, serta kerja sama terbuka," tulis pengumuman resmi Pemerintah Tiongkok, dilansir Minggu (27/7/2025).
Salah satu tujuan utama adalah memanfaatkan peluang AI untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial secara global. Dengan mendorong pembangunan infrastruktur digital dan inovasi teknologi, rencana ini bertujuan membantu pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB serta mengatasi tantangan-tantangan global yang mendesak.
Tiongkok juga menyerukan penguatan kerja sama internasional dalam riset dan pengembangan AI. Melalui pembangunan platform teknologi bersama dan lingkungan kebijakan yang mendukung inovasi, negara-negara dapat secara kolektif menurunkan hambatan teknis serta mempercepat transformasi hasil riset ke aplikasi nyata.
Dalam sektor industri, AI diharapkan menjadi pendorong utama untuk modernisasi. Rencana ini menggarisbawahi pentingnya penerapan AI di berbagai sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, layanan kesehatan, pendidikan, kota pintar, dan penanggulangan kemiskinan – demi membangun ekosistem aplikasi AI yang inklusif dan produktif.
Tiongkok mendorong pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, termasuk jaringan generasi baru, pusat data, dan daya komputasi cerdas. Penekanan khusus diberikan pada dukungan bagi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi AI sesuai kondisi lokal dan menjembatani kesenjangan digital global.