Website 'Bacot Purbaya' viral di medsos, publik diminta waspada

Tangkapan layar website bacotpurbaya.com | topik.id

Sebuah situs bernama bacotpurbaya.com mendadak menjadi sorotan di media sosial (medsos) setelah menampilkan formulir pengaduan publik bertajuk “Lapor Pak Purbaya”. 

Dari penelusuran topik.id, Senin (3/11/2025) malam, situs tersebut tampak menyerupai laman resmi pengaduan publik, dengan kolom isian formulir seperti nama pelapor, email, pihak terlapor, dan isi pengaduan. 

"Bangkitkan Aksi Cerdas, Optimalkan Transparansi Pajak," tulis di bagian atas halaman tersebut.

Setelah ditelusuri melalui data Whois domain, situs bacotpurbaya.com baru terdaftar pada 25 Oktober 2025. Domain ini didaftarkan melalui registrar HOSTINGER operations, UAB, perusahaan penyedia layanan hosting asal Lithuania dengan IANA ID 1636. 

Informasi Whois juga menunjukkan bahwa domain tersebut akan kedaluwarsa pada 25 Oktober 2026, dan mengalami pembaruan terakhir pada 30 Oktober 2025.

Alamat email yang tercantum untuk penanganan pelanggaran adalah [email protected], dipastikan domain ini tidak memiliki afiliasi langsung dengan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk otoritas pajak. 

Artinya, situs ini dibuat menggunakan penyedia layanan umum dan bukan domain resmi pemerintah seperti yang berakhiran .go.id. Fakta ini penting untuk diperhatikan oleh publik sebelum mengirimkan data pribadi atau laporan melalui situs tersebut.

Di media sosial, banyak pengguna mempertanyakan keaslian dan tujuan situs bacotpurbaya.com. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk satire atau kampanye kritik terhadap kebijakan pajak, sementara yang lain menilai situs itu bisa menyesatkan karena meniru gaya formulir resmi pengaduan publik. 

Meski belum ada bukti eksplisit tentang penyalahgunaan data, potensi risiko privasi tetap perlu diwaspadai.

Laporan resmi hanya via WhatsApp.

Terpisah, Lapor Pak Purbaya merupakan sebuah gagasan yang dipelopori langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang resmi beroperasi sejak 15 Oktober 2025. 

Program ini dilatarbelakangi oleh tiga pilar utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Program ini bertujuan untuk memastikan semua masukan dan keluhan masyarakat dapat terdengar langsung oleh Menkeu tanpa perlu alur birokrasi yang panjang. 

Selain itu, hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi kinerja aparat negara, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengawasi langsung. Adapun nomor WhatsApp (WA) resmi untuk layanan ini hanya 0822-4040-6600.