Topik.id — Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengadakan pertemuan khusus guna meningkatkan ketahanan ekosistem digital di Tanah Air. Agenda utama dalam forum tersebut mencakup upaya akselerasi penindakan berbagai konten bermuatan negatif di ranah siber.
Sesi diskusi ini dikemas melalui Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang bertempat di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9/2026).
Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M. Herindra selaku pimpinan Kominpus. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Kepala BSSN Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
Menteri Komomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa pertumbuhan teknologi yang masif kini bersinggungan secara langsung dengan hajat hidup orang banyak serta kepentingan strategis negara. Oleh sebab itu, perlindungan ruang siber wajib didukung oleh kerja sama erat lintas instansi.
“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (17/9/2026).
Agenda koordinasi tersebut juga membahas perkembangan situasi strategis yang bersinggungan dengan ketahanan nasional, termasuk pelbagai potensi kerawanan siber.
Fokus pembahasan turut diarahkan pada pemberantasan konten terlarang, mulai dari penyebaran terorisme, pornografi anak, peredaran narkotika, perjudian daring, hingga penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).
Menurut Meutya, penyelesaian persoalan muatan negatif tersebut menuntut kerja sama multisektoral agar setiap data yang dipegang instansi terkait bisa segera diproses berdasarkan koridor hukum.
“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.
Ia juga menyoroti krusialnya sokongan data intelijen serta ketahanan siber guna mengantisipasi ancaman lebih awal sekaligus merumuskan tindakan preventif yang tepat sasaran.
“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” ucap Meutya.
Meutya menambahkan, pengamanan sistem digital harus berjalan beriringan dengan pemaksimalan teknologi demi menopang sektor perekonomian dan layanan publik. Terlebih, intensitas aktivitas warga negara maupun pemerintahan kini semakin bergantung pada ranah digital.
“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” pungkasnya.
