Pemerintah menegaskan bahwa kapal induk pertama Indonesia, KRI Sriwijaya-100, tidak hanya diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan maritim nasional, tetapi juga mendukung berbagai operasi kemanusiaan. Kapal tersebut disiapkan sebagai pangkalan terapung yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana hingga operasi penyelamatan di wilayah terpencil.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen Rico Sirait, mengungkapkan bahwa keberadaan KRI Sriwijaya-100 menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjalankan operasi militer selain perang (OMSP).
“Kini, Indonesia memiliki kapal yang dapat menjadi pangkalan terapung di laut, bernama KRI Sriwijaya-100,” ujar Rico dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Rico, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam penanganan bencana alam. Ribuan pulau yang tersebar di berbagai wilayah membutuhkan dukungan transportasi dan logistik yang mampu menjangkau daerah sulit diakses.
Situasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika bencana mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya jalur transportasi darat, atau terganggunya akses menuju daerah terdampak.
Dalam kondisi demikian, kapal yang berfungsi sebagai pangkalan terapung dinilai memiliki peran penting untuk mempercepat distribusi bantuan, mendukung proses evakuasi, serta menyediakan fasilitas operasional bagi petugas penyelamat.
Spesifikasi dan kemampuan KRI Sriwijaya-100
Berdasarkan informasi yang disampaikan Bakom RI, KRI Sriwijaya-100 memiliki panjang sekitar 180 meter dengan bobot mencapai 12.000 ton. Dimensi tersebut memungkinkan kapal menyediakan ruang operasional yang cukup besar untuk mendukung berbagai kebutuhan pertahanan maupun kemanusiaan.
Salah satu kemampuan utamanya terletak pada fasilitas geladak penerbangan yang dirancang untuk menunjang pengoperasian helikopter dan pesawat nirawak atau drone.
Keberadaan fasilitas tersebut memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan misi di laut, termasuk pengiriman personel, pemantauan wilayah terdampak bencana, serta pengangkutan kebutuhan darurat menuju lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Penggunaan helikopter juga memungkinkan proses penyelamatan dilakukan tanpa harus menunggu pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak.
Sementara itu, drone dapat dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi lapangan, pengamatan wilayah, dan pengumpulan informasi awal yang dibutuhkan dalam menentukan prioritas penanganan bencana.
“Kemampuan ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas, ribuan pulau, dan risiko bencana yang tinggi,” jelas Rico.
Disiapkan untuk evakuasi dan distribusi bantuan bencana
Selain menjalankan fungsi pertahanan, KRI Sriwijaya-100 diproyeksikan mendukung berbagai kegiatan tanggap darurat. Kapal tersebut dapat menjadi pusat operasional sementara bagi personel yang menjalankan misi kemanusiaan di kawasan pesisir maupun kepulauan.
Sejumlah fungsi yang menjadi perhatian pemerintah mencakup pengangkutan logistik dalam jumlah besar, evakuasi masyarakat terdampak bencana, dukungan pelayanan medis, serta pelaksanaan operasi penyelamatan.
Dalam penanganan bencana berskala besar, kemampuan menyediakan dukungan dari laut menjadi penting karena tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki infrastruktur transportasi yang memadai.
Dengan adanya pangkalan terapung, kegiatan penyaluran bantuan diharapkan tetap dapat berjalan meskipun fasilitas pelabuhan, jalan, atau sarana transportasi lainnya mengalami kerusakan.
KRI Sriwijaya-100 juga dipandang dapat membantu memperluas jangkauan operasi personel TNI dan unsur terkait dalam menghadapi keadaan darurat yang membutuhkan respons cepat.
Libatkan industri pertahanan dalam negeri
Kehadiran KRI Sriwijaya-100 juga dikaitkan dengan upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Pemerintah menyebut keterlibatan industri dalam negeri dalam kegiatan pemeliharaan dan modifikasi kapal menjadi bagian penting dari pengembangan kemampuan teknologi maritim Indonesia.
Melalui keterlibatan tersebut, industri pertahanan nasional diharapkan memperoleh kesempatan meningkatkan penguasaan teknologi, keahlian teknis, serta kapasitas dalam mendukung operasional kapal militer.
Langkah ini dinilai strategis mengingat pengoperasian kapal berukuran besar membutuhkan dukungan pemeliharaan berkelanjutan, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan teknis yang memadai.
Rico meyakini keberadaan KRI Sriwijaya-100 dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pertahanan laut Indonesia sekaligus meningkatkan kemampuan negara dalam merespons berbagai kondisi darurat.
Dengan fungsi ganda untuk kepentingan pertahanan dan kemanusiaan, kapal tersebut diharapkan menjadi salah satu sarana pendukung operasi maritim nasional, terutama untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan kawasan rawan bencana.
KRI Sriwijaya-100 sebelumnya merupakan kapal perang Angkatan Laut Italia bernama ITS Giuseppe Garibaldi. Kapal tersebut resmi menjadi bagian dari TNI AL melalui prosesi peresmian di Tanjung Priok pada 24 September 2026.
