Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuka kesempatan luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasok kebutuhan pengadaan pemerintah lewat ajang Business Matching LKPP 2026.
Agenda tersebut dirancang guna mempertemukan instansi kementerian serta lembaga dengan kapasitas produksi para pengusaha lokal, sekaligus memacu roda perekonomian tanah air.
Kegiatan yang mengusung tema Pengadaan Berdampak, Ekonomi Bergerak ini diselenggarakan di Jakarta pada 14 sampai 15 Oktober 2026 dan diresmikan oleh Kepala LKPP Sarah Sadiqa.
Sarah menjelaskan bahwa forum tersebut diadakan guna memperjelas pemahaman mengenai jenis kebutuhan pengadaan, mengenali berbagai hambatan di lapangan, serta mencari solusi terbaik agar mekanisme belanja berjalan lancar.
“Kita ingin setiap rupiah belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga menggerakkan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sarah dalam keterangan pers, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan catatan LKPP, total anggaran belanja pengadaan pemerintah untuk Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan menyentuh angka Rp929,4 triliun, yang mencakup sekitar 30% dari keseluruhan APBN. Di sisi lain, realisasi transaksi produk dalam negeri hingga 13 Oktober 2026 telah mencatatkan angka Rp389,2 triliun atau setara 91,3% dari total transaksi penyedia barang.
Sarah turut menggarisbawahi bahwa setiap alokasi belanja negara wajib menghasilkan produk serta layanan yang berkualitas, efisien, serta mampu mendatangkan nilai tambah bagi sektor industri domestik.
Integritas Tata Kelola dan Ketahanan Pangan
Berkenaan dengan aspek tata kelola, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan pentingnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas tinggi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah juga tengah mempercepat proses perumusan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa sejalan dengan rencana pembentukan badan khusus pengadaan oleh Presiden.
“Dengan transparansi, akuntabel, dan integritas, maka perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif ini bisa dihindari,” ujar Edward.
Di sisi lain, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa sektor pengadaan pemerintah mempunyai fungsi vital dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Walaupun komoditas beras dan jagung telah berhasil swasembada, Indonesia tercatat masih memerlukan pasokan impor guna mencukupi kebutuhan komoditas gula serta susu.
Oleh sebab itu, Hanif mengajak para pelaku industri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemenuhan komoditas pangan tersebut dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan tata kelola yang berlaku.
