OpenAI saat ini menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan secara serentak oleh delapan negara bagian di Amerika Serikat. Perusahaan kecerdasan buatan tersebut dituding telah membahayakan anak-anak serta memberikan informasi yang menyesatkan kepada pengguna mengenai tingkat keamanan layanan ChatGPT.
Gugatan ini diajukan secara terpisah oleh wilayah yurisdiksi Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho, dan Montana. Dalam berkas perkara, mereka menyatakan bahwa OpenAI lebih mengutamakan perolehan keuntungan finansial ketimbang aspek keselamatan dalam proses pengembangan teknologi kecerdasan buatan tersebut.
“OpenAI telah menyimpang dari misi awalnya sebagai organisasi nirlaba yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan publik, menjadi peringatan tentang apa yang bisa terjadi ketika pengembangan teknologi secanggih AI tidak didorong oleh prinsip keselamatan, melainkan pola pikir yang mengejar keuntungan dengan cara apapun yang mengesampingkan perlindungan yang penting,” tulis gugatan dari negara bagian Arizona, seperti dikutip dari The Verge, Jumat (16/10/2026).
Melalui langkah hukum ini, delapan negara bagian tersebut mengeklaim bahwa OpenAI telah melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen setempat. Mereka menilai perusahaan lalai dalam memberikan peringatan yang memadai terkait potensi risiko penggunaan ChatGPT dan sengaja menampilkan platform tersebut sebagai media yang aman bagi kalangan muda.
Selain itu, ChatGPT juga disorot karena dituding berdampak negatif terhadap kemampuan berpikir kritis pengguna, memicu munculnya paranoia serta delusi, menyampaikan saran medis yang berisiko, hingga mempromosikan pola perilaku serta relasi yang tidak sehat.
Para jaksa penuntut mengacu pada sejumlah insiden, termasuk kasus kematian remaja akibat bunuh diri yang diduga berkaitan dengan penggunaan ChatGPT, serta kasus penyampaian informasi keliru yang berujung pada insiden overdosis. Berbagai kejadian tersebut sebelumnya telah memicu jalur hukum terpisah terhadap pihak pengembang.
Tidak hanya itu, delapan negara bagian AS tersebut turut mempermasalahkan praktik pengumpulan data dari pengguna di bawah umur yang dinilai tidak diimbangi dengan pencegahan yang memadai. Insiden pembobolan sistem oleh agen AI juga disertakan sebagai argumen yang menunjukkan kelalaian perusahaan.
Menanggapi langkah hukum tersebut, juru bicara OpenAI, Drew Pusateri, menyampaikan bahwa pihaknya telah merancang berbagai mekanisme perlindungan khusus untuk kelompok usia tertentu yang diklaim sebagai yang terdepan di industri.
“Meskipun tidak ada sistem yang sempurna, kami terus bekerja sama dengan para ahli untuk memberi masukan bagi upaya kami dan membangun perlindungan tambahan, seperti kontrol orang tua, pengingat istirahat, dan perlindungan berbasis model sesuai usai yang sudah tersedia saat ini,” kata juru bicara OpenAI.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai negara bagian dalam memajukan kebijakan AI yang pragmatis yang berlaku bagi seluruh industri AI-bukan hanya untuk satu perusahaan saja,” sambungnya.
Melalui proses peradilan ini, delapan negara bagian penuntut mendesak pengadilan agar memerintahkan OpenAI untuk membayarkan ganti rugi serta menghentikan praktik komunikasi publik yang dianggap menyesatkan mengenai keamanan ChatGPT. Sejumlah wilayah juga menuntut agar seluruh data pribadi yang dihimpun secara tidak sah segera dihapus.
