Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan komitmen TNI AD untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, hingga pembangunan kekuatan pertahanan.
Tandyo menyampaikan hal tersebut setelah dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
TNI AD Lanjutkan Program Prioritas Pemerintah
Tandyo mengatakan sejumlah program pemerintah yang melibatkan TNI AD sebenarnya telah berjalan. Karena itu, pihaknya akan melanjutkan pelaksanaan sekaligus mendorong percepatan operasionalisasi program sesuai arahan Presiden Prabowo.
Selain agenda pembangunan, TNI AD juga disiapkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Tandyo memastikan pengerahan kemampuan personel akan dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman.
Mengenai Papua, ia menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan gangguan keamanan menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Tandyo menyinggung perkembangan situasi di Maybrat, Papua Barat Daya, termasuk adanya pihak yang turun dan ditangkap dalam beberapa hari terakhir.
Ia berharap perkembangan tersebut dapat mendorong pihak-pihak yang masih melakukan perlawanan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tandyo Tegaskan TNI Patuh Putusan Konstitusi
Tandyo juga menegaskan bahwa TNI akan mengikuti konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
MK menyatakan undang-undang tersebut perlu diubah dengan memperjelas definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Tandyo mengatakan perubahan regulasi bukan hanya menjadi kewenangan TNI AD, melainkan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai mekanisme negara.
Dua Wamenhan Perkuat Fokus Pertahanan
Dalam rangkaian pelantikan di Istana Negara, Presiden Prabowo juga mengangkat Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Yusuf menangani bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Sementara itu, Richard bertanggung jawab atas strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan.
Kementerian Pertahanan menilai pembagian tersebut diperlukan untuk merespons tantangan pertahanan modern dan mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kedua pejabat akan bekerja di bawah kendali Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo melantik M Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BNPB Tekankan Koordinasi Lintas Lembaga
Kristomei menilai penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan BNPB sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat perlu bekerja secara terpadu untuk menghadapi karhutla, banjir, serta erupsi gunung berapi.
Ia juga berencana memeriksa data kebakaran melalui satelit Sipongi dan pemantauan NASA guna mengetahui luas wilayah terdampak. Setelah melakukan konsolidasi internal, Kristomei menargetkan penanganan bencana berjalan cepat dengan dukungan koordinasi bersama lembaga terkait, termasuk BMKG dan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
