Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk menjalankan program satu orang satu rekening yang menyasar 25 juta penduduk Indonesia. Melalui program tersebut, masyarakat yang memenuhi kriteria akan mendapatkan rekening bank dengan setoran awal sebesar Rp50.000 dari pemerintah.
Program ini diprioritaskan bagi warga berusia di atas 17 tahun yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan perbankan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen.
“Dengan program satu orang satu rekening ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99%. Jadi ada kenaikan dari 93% menjadi 99%,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Airlangga, penyediaan rekening bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah nasabah perbankan. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.
Siapa Saja yang Akan Mendapat Rekening Rp50 Ribu?
Program satu orang satu rekening dirancang untuk menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.
Pemerintah menetapkan sasaran awal sebanyak 25 juta warga dengan sejumlah kriteria utama, yakni:
- Warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.
- Termasuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 sampai desil 4.
- Masuk dalam data sasaran yang akan diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi yang nantinya ditetapkan dalam pelaksanaan program.
Kelompok desil 1 sampai 4 merupakan masyarakat yang berada dalam kelompok 40 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam data sosial ekonomi nasional.
Desil 1 mencakup kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 4 berada pada kelompok persentil 31 hingga 40.
Dengan menyasar kelompok tersebut, pemerintah berupaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh akses layanan keuangan formal.
“Program ini akan dijalankan terhadap 25 juta warga yang termasuk dalam desil 1-4 dengan usia di atas 17 tahun,” kata Airlangga.
Meski demikian, pemerintah masih mematangkan persiapan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
BRI dan BSI Ditugaskan Membuka Rekening
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah telah menunjuk dua bank sebagai pelaksana pembukaan rekening, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Kedua bank tersebut akan melakukan penyelarasan data calon penerima menggunakan DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain melibatkan BPS, proses penyelarasan data juga akan dilakukan bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Langkah ini diperlukan untuk memastikan pembukaan rekening dapat dilaksanakan sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Setelah proses persiapan dan pendataan selesai, masyarakat yang memenuhi ketentuan direncanakan memperoleh rekening dengan saldo awal Rp50.000.
“Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan total anggarannya Rp1,28 triliun,” ungkap Airlangga.
Jika dihitung berdasarkan jumlah penerima yang ditargetkan, kebutuhan setoran awal untuk 25 juta rekening mencapai Rp1,25 triliun. Sementara itu, total anggaran yang diumumkan pemerintah mencapai Rp1,28 triliun.
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci jadwal pembukaan rekening, mekanisme pendaftaran, maupun tahapan pencairan atau penggunaan saldo awal tersebut.
Karena itu, masyarakat yang termasuk dalam desil 1 hingga 4 masih perlu menunggu informasi teknis resmi dari pemerintah dan bank pelaksana.
Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Capai 99 Persen
Program satu orang satu rekening menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang disampaikan Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61 persen dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen.
Airlangga menyampaikan bahwa capaian kedua indikator tersebut telah melampaui rata-rata yang menjadi pembanding dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dengan tambahan akses rekening bagi 25 juta warga, pemerintah berharap tingkat inklusi keuangan dapat meningkat mendekati 99 persen.
Peningkatan inklusi keuangan dinilai penting karena rekening bank dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menyimpan dana, menerima bantuan pemerintah, hingga mendukung transaksi dan kegiatan ekonomi produktif.
Rekening Juga Disiapkan untuk Mempermudah Penyaluran Bantuan
Selain memperluas kepemilikan rekening, pemerintah ingin program ini memberikan manfaat langsung terhadap efektivitas penyaluran bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan semakin banyak warga yang terhubung ke sistem perbankan, proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau oleh penerima.
Airlangga menegaskan bahwa perluasan akses keuangan tidak hanya menyasar masyarakat dewasa, tetapi juga telah dilakukan melalui program tabungan pelajar.
Saat ini, sebanyak 59,18 juta pelajar tercatat telah mengikuti program rekening pelajar dengan total dana simpanan mencapai Rp27 triliun.
“Kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif. Jadi bukan hanya soal pembukaan rekening. Peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini di mana rekening pelajar itu sudah diikuti oleh 59,18 juta pelajar. Dengan dana tabungan senilai Rp27 triliun,” jelas Airlangga.
Melalui perluasan akses perbankan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah berharap layanan keuangan formal semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun, pelaksanaan program satu orang satu rekening bagi 25 juta warga tersebut masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti dimulainya pembukaan rekening maupun prosedur yang harus dilakukan oleh calon penerima.
