 |
| Presiden Jokowi | topik.id |
Saat ini, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia.
Data: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Hal ini diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020) kemarin.
Presiden Jokowi merincikan rata-rata kasus aktif di Indonesia per 25 Oktober 2020 berada pada angka 16,08 persen.
"Ini lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,73 persen,"Presiden Jokowi.
Maka, jika dibandingkan bulan yang lalu, rata-rata kematian di Indonesia juga mengalami penurunan, dari 3,83 persen menjadi 3,41 persen.
"Ini masih sedikit tinggi dari rata-rata kematian dunia yang mencapai 2,28 persen," bebernya.
Rata-rata kesembuhan di Indonesia juga mengalami peningkatan, mencapai 80,51 persen. Ini lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yang berada pada angka 73,60 persen.
"Tiga hal ini saya kira perlu diketahui oleh kita semua sehingga kerja keras yang kita lakukan betul-betul menghasilkan angka-angka yang tadi saya sampaikan," tegas Jokowi.
Fokus penanganan Covid-19 di daerah.
Presiden Jokowi menjelaskan secara detail untuk penanganan Covid-19 di daerah misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya.
"Dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya yang 20 itu sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisasi," tegas Presiden.
Jokowi mengutarakam kembali, di sebuah kota atau sebuah kabupaten, kelurahan, desa, maupun kecamatan juga tidak semua mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau atau kuning, sehingga memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda.
Presiden menekankan kembali strategi intervensi berbasis lokal untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan baik manajemen intervensi yang terdapat dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.
"Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," ujar Presiden.
Manajemen penanganan klaster-klaster dalam misi lokal ini, menurut Presiden yang perlu ditingkatkan.
"Terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan," jelas Presiden.
Aspek ekonomi masyarkat.
Presiden Jokowi mengutarakan bukan berarti harus mengorbankan aspek ekonomi, apalagi bila hal itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kesehatan masyarakat, kesehatan publik, tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan.
"Jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas," cetusnya.
Presiden mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan kebijakan ke depan.
Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membuka keran masukan terhadap kebijakan-kebijakan.
