Kominfo soroti prinsip AI, hindari kesenjangan digital secara global

Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre | foto: kominfo.go.id

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi pusat perhatian dunia. Namun, di balik kemajuan teknologi ini, terdapat tantangan yang tak kalah serius, kesenjangan digital. Kesenjangan ini meliputi akses yang tidak merata terhadap teknologi, pemahaman yang kurang tentang implikasi teknologi, serta risiko ketidaksetaraan yang mungkin timbul akibat penerapan AI.

Menyikapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip AI diterapkan secara global dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk menghindari potensi penguatan kesenjangan digital yang bisa semakin melebar.

Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia mendorong pendekatan inklusif untuk mengikis kesenjangan digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria pemanfaatan teknologi  AI perlu dilaksanakan dengan tata kelola yang bisa diakui secara global.

"Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI," jelas Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2/2024) waktu setempat.

Dalam diskusi yang melibatkan representasi dari Amerika Latin, Afrika, Eropa dan ASEAN, hampir semua negara mendukung arti penting panduan penggunaan AI. Menurut Wamen Nezar Patria, salah satu bagian penting dari panduan etis menekankan AI dapat diadopsi semua kalangan sehingga muncul komitmen bersama untuk mengikis kesenjangan digital.

"Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind," ungkapnya.

Lanjut Wamenkominfo menjelaskan mengenai peran penting Indonesia di kawasan ASEAN. Menurutnya keberadaan ASEAN dapat memperkuat komunikasi dan pertukaran wawasan antaranggota termasuk dalam implementasi pemanfaatan AI. 

"Dengan tren pemanfaatan AI dan penciptaan tata kelolanya, interaksi negara-negara anggota ASEAN juga tidak luput dari diskusi tentang AI," terangnya. 

Namun, menurut Wamen Nezar Patria, salah satu hasil dari diskusi intensif tentang AI di kawasan ASEAN berupa pengesahan Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI. Panduan itu disepakati dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN di tanggal 31 Januari s.d 2 Februari 2024 lalu. 

"Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI itu sendiri menyoroti beberapa prinsip utama seperti transparansi, keadilan, keamanan, keandalan, kemanusiaan, perlindungan data, akuntabilitas, dan integritas yang sejalan dengan komitmen Indonesia, mendorong inklusivitas, dan menutup kesenjangan digital," tutupnya.