 |
| Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Utut Adianto. | cover |
Utut mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terklasifikasi dengan baik.
"Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif," tegas Utut dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (7/7/2024).
Lanjutnya, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, BSSN memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia.
Sebab itu, lanjut Utut berharap agar kedepannya BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.
"Jadi, di sini Komisi I DPR RI juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat pelindungan, dan, berdasarkan pendekatan," tegasnya.
Sebelumnya mantan atlet catur nasional itu telah terjun langsung memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke BSSN Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis, (4/7/2024) kemarin.
Terpisah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah telah mengevaluasi terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan menekankan agar data nasional direkam cadang atau dibackup dengan sistem cadangan berbasis cloud.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya," jelas Presiden Jokowi kepada para awak media usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Presiden Jokowi juga menegaskan data nasional harus direkam cadang untuk meminimalisir kejadian serupa, menurutnya yang paling penting harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi.
"Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, dibackup semua data nasional kita," tegasnya.
