Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menghadiri rapat bersama DPR Komisi l ist |
"Kami mengantisipasi kemungkinan adanya penundaan operasional PDN yang awalnya ditetapkan pada Januari," jelasnya dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024) kemarin.
Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, kementerian sedang menjajaki tindakan darurat.
Menteri Meutya mencatat bahwa anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak mencakup perpanjangan, karena mereka yakin PDN akan diluncurkan tepat waktu.
Namun, dengan kemungkinan penundaan tersebut, kementerian dapat meminta dana tambahan dari Komisi I agar PDNS tetap berjalan.
PDN, yang diharapkan akan diserahkan oleh pengembang pada akhir Desember, akan menjadi yang pertama di Indonesia, sementara lokasi pusat data di masa mendatang akan tetap dirahasiakan karena pertimbangan keamanan dan kepentingan nasional.
Sebelumnya, gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terletak di Surabaya menyebabkan terganggunya berbagai layanan publik sejak 20 Juni 2024 akibat adanya serangan siber ransomware bernama Brain Cipher.
Pemerintah Indonesia akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.