 |
| Mark Elliot Zuckerberg, CEO Meta | cover |
"Mulai awal Oktober 2025, kami tidak akan lagi mengizinkan iklan yang mengangkat isu politik, elektoral, dan sosial di platform kami di Uni Eropa. Ini adalah keputusan yang sulit – keputusan yang kami ambil sebagai respons terhadap regulasi Transparansi dan Penargetan Iklan Politik (TTPA) Uni Eropa yang akan datang, yang menimbulkan tantangan operasional dan ketidakpastian hukum yang signifikan," tulis Meta dalam pengumuman resminya, dilansir Jumat (8/8/2025).
Meta menekankan bahwa pihaknya selama ini mendukung transparansi dalam iklan politik dan telah melampaui kewajiban hukum yang ada. Sejak 2018, Meta telah mewajibkan pengiklan politik menyelesaikan proses otorisasi yang ketat, mencantumkan identitas, serta mempublikasikan detail iklan dalam Perpustakaan Iklan mereka yang terbuka untuk umum. Upaya ini ditujukan untuk menjaga keaslian dan transparansi iklan politik yang muncul di platform.
Namun, TTPA memperkenalkan aturan tambahan yang dianggap terlalu memberatkan, termasuk pembatasan ketat dalam hal penargetan dan penayangan iklan politik. Aturan ini dinilai bisa menghambat kemampuan pengiklan untuk menjangkau audiens secara relevan, sekaligus mengurangi pengalaman pengguna dengan munculnya iklan yang tidak sesuai minat mereka. Bagi Meta, hal ini merupakan gangguan serius terhadap praktik periklanan berbasis personalisasi yang selama ini menjadi andalan.
Meta mengaku telah berdialog panjang dengan para pembuat kebijakan di Uni Eropa untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Namun, pilihan yang dihadapi akhirnya hanya dua: mempertahankan fitur iklan dengan penyesuaian yang berisiko tidak dianggap patuh terhadap regulasi baru, atau menghentikan layanan iklan politik sama sekali. Meta memilih opsi kedua, menyatakan bahwa mereka bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang terdampak oleh kebijakan ini.
"Sejak 2018, kami telah menerapkan perangkat yang memberikan transparansi lebih tinggi untuk iklan tentang politik, pemilu, dan isu sosial dibandingkan platform lain, baik online maupun offline, serta perlindungan komprehensif lainnya. Pengiklan yang menjalankan iklan ini diwajibkan untuk menyelesaikan proses otorisasi, membuktikan identitas dan tempat tinggal mereka, serta mencantumkan pernyataan "dibayar oleh" pada iklan tersebut," ungkapnya.
Meski demikian, Meta menegaskan bahwa keputusan ini hanya berlaku untuk Uni Eropa. Di luar wilayah tersebut, layanan iklan politik akan tetap tersedia dengan standar transparansi yang sama. Meta juga menambahkan bahwa penghentian iklan tidak akan melarang perdebatan politik secara organik di platform mereka, termasuk oleh politisi dan kandidat pemilu. Hanya saja, mereka tidak lagi bisa memperkuat pesan politik tersebut melalui iklan berbayar.
Meta juga mengkritik dampak regulasi seperti TTPA yang disebut melemahkan kemampuan perusahaan untuk mendukung kampanye informasi publik. Menurut mereka, iklan yang dipersonalisasi bukan hanya penting bagi pengiklan, tetapi juga vital bagi pemilih untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan relevan terkait isu-isu sosial yang tengah berkembang. Regulasi baru ini justru dinilai dapat mempersempit akses terhadap informasi penting tersebut.
Dengan kebijakan baru ini, Meta berharap publik memahami posisi sulit yang dihadapi platform digital dalam menavigasi regulasi yang terus berkembang. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa pendekatan regulatif seperti TTPA dapat berdampak pada terbatasnya pilihan dan hilangnya layanan yang bernilai bagi masyarakat luas. Di saat yang sama, mereka tetap berkomitmen menjaga integritas debat publik dan transparansi dalam berpolitik, meski harus beradaptasi dengan realitas hukum yang berubah.
"Kami percaya bahwa iklan yang dipersonalisasi sangat penting bagi berbagai pengiklan, termasuk mereka yang terlibat dalam kampanye untuk menginformasikan pemilih tentang isu-isu sosial penting yang membentuk wacana publik. Peraturan, seperti TTPA, secara signifikan melemahkan kemampuan kami untuk menawarkan layanan ini, tidak hanya memengaruhi efektivitas jangkauan pengiklan tetapi juga kemampuan pemilih untuk mengakses informasi yang komprehensif," terangnya.
