 |
| BRISC Pay | @brisc-pay.com |
Anggota BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini sudah diperluas dengan bergabungnya Mesir, Iran, Indonesia, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Selain itu, sejumlah negara mitra seperti Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan juga mendukung inisiatif ini. Kehadiran banyak negara ini mencerminkan besarnya minat global terhadap upaya membangun ekosistem keuangan yang lebih independen.
BRICS Pay tidak hanya fokus pada aspek teknis pembayaran, tetapi juga mengusung misi besar terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs). Dua di antaranya yang paling ditekankan adalah “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”. Sistem keuangan yang adil diyakini akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang.
"BRICS Pay dirancang untuk menjadi alternatif dan pelengkap yang efektif bagi teknologi dan layanan pembayaran terpusat yang ada. Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, khususnya dua tujuan pertama — Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan — pembentukan sistem keuangan yang adil sangatlah penting. Teknologi dan prinsip BRICS Pay dirancang untuk mendukung tujuan-tujuan ini," tulis keterangan di portal resmi BRICS Pay, dilansir (15/9/2025).
Kedaulatan finansial menjadi pilar utama yang ingin diperjuangkan melalui BRICS Pay. Konsep ini berarti memberikan kebebasan bagi negara untuk mengelola sumber daya dan kebijakan ekonominya tanpa intervensi asing atau tekanan supranasional. Dengan kedaulatan finansial, suatu negara dapat membuat keputusan ekonomi yang benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyatnya.
Bagi banyak negara anggota, kemandirian finansial adalah bagian dari perjuangan lebih luas untuk meraih kedaulatan di berbagai bidang, termasuk politik, energi, pangan, hingga teknologi. BRICS Pay hadir untuk memperkuat visi tersebut, memberikan instrumen nyata agar negara-negara ini tidak lagi terlalu bergantung pada sistem keuangan global yang dikuasai segelintir kekuatan besar.
Kolaborasi sistem pembayaran negara anggota yang sudah ada.
 |
| Para pemimpin anggota negara gelar BRICS Leaders Virtual Meeting | @presidenri |
Salah satu strategi BRICS Pay adalah menjalin kolaborasi erat dengan sistem pembayaran nasional maupun internasional yang sudah ada. Dengan begitu, ia akan berperan sebagai gerbang dan jembatan yang memperkuat konektivitas finansial lintas batas. Selain itu, BRICS Pay juga bekerja sama dengan perusahaan fintech lokal, memperluas akses dan mempercepat adopsi infrastruktur pembayaran modern.
Keunggulan utama BRICS Pay adalah menawarkan transaksi yang lancar, aman, dan efisien antarnegara BRICS+. Standar keamanan tinggi menjadi prioritas agar sistem ini dipercaya oleh masyarakat luas. Selain itu, BRICS Pay berusaha menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan modern, sehingga mampu mendukung berbagai model bisnis dan transaksi digital yang terus berkembang.
Latar belakang hadirnya BRICS Pay tidak bisa dilepaskan dari kondisi global saat ini. Sistem keuangan dunia yang berakar pada perjanjian Bretton Woods dan Jamaika sedang berada di titik kritis, dengan ancaman fragmentasi moneter serta meningkatnya beban utang global. Bank for International Settlements (BIS) bahkan telah mengingatkan bahwa pasokan uang tanpa jaminan semakin memperbesar risiko instabilitas.
"Di BRICS Pay, kami berkomitmen untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan dan teknologi keuangan bagi semua negara dan individu, memberdayakan setiap orang untuk memaksimalkan potensi mereka.
Misi kami adalah menghubungkan beragam bangsa dan masyarakat dengan menyediakan solusi pembayaran yang lancar, cepat, aman, dan terjangkau di seluruh dunia," ungkapnya.
Melalui BRICS Pay, negara-negara anggota menegaskan komitmennya untuk menyediakan akses setara terhadap layanan keuangan. Prinsip utamanya adalah memberdayakan individu maupun negara agar mampu memaksimalkan potensi mereka. Misi besar ini diwujudkan dengan menghadirkan solusi pembayaran lintas negara yang cepat, aman, dan terjangkau.
Untuk mewujudkan proyek ambisius ini, berbagai firma teknologi, keuangan, hukum, dan konsultan membentuk Konsorsium BRICS Pay. Menariknya, konsorsium ini beroperasi dengan prinsip organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), tanpa kantor pusat, serta tunduk pada regulasi masing-masing negara anggota. Identitas para anggotanya tidak dipublikasikan dan belum tersedia informasi kapan sistem pembayaran ini resmi dirilis namun beberapa negara sudah menguji coba ekosistemnya dan berjalan baik, pendekatan jaringan yang fleksibel, transparan dalam prinsip, tetapi tetap menjaga kerahasiaan operasional.
"Untuk mewujudkan proyek BRICS Pay, firma-firma teknologi, keuangan, hukum, dan konsultan bersatu membentuk Konsorsium BRICS Pay, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip organisasi otonom terdesentralisasi (DAO). Konsorsium ini mematuhi peraturan masing-masing negara tempat para anggotanya beroperasi. Konsorsium ini merupakan entitas berbasis jaringan tanpa kantor pusat. Keanggotaan Konsorsium tidak diungkapkan kepada publik," terangnya.
