Tiongkok ke Trump: kerja sama energi dengan Rusia sah!

Presiden AS Donald Trump - Presiden Xi Jinping | cover: topik.id

Tiongkok menegaskan bahwa kerja sama perdagangan dan energi dengan Rusia merupakan aktivitas yang sah dan sesuai hukum internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis, waktu setempat. Ia menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Tiongkok dan negara lain, termasuk Rusia, didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak luar.

Tanggapan Lin sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang meminta China untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia, serupa dengan langkah yang ia klaim berhasil diterapkan terhadap India. Menurut Lin, desakan semacam itu merupakan bentuk tekanan ekonomi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum dan justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru dalam sistem perdagangan global.

"Apa yang dilakukan Amerika Serikat merupakan bentuk intimidasi unilateral dan pemaksaan ekonomi yang khas, yang akan sangat mengganggu aturan ekonomi dan perdagangan internasional serta mengancam keselamatan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global," kata Lin dalam pernyataan persnya, seperti dilansir Jumat (17/10/2025). 

Lin juga menegaskan bahwa posisi Tiongkok dalam krisis Ukraina tetap objektif dan adil. Beijing menolak upaya Washington untuk mengaitkan konflik tersebut dengan hubungan China-Rusia atau menggunakan isu tersebut sebagai dalih untuk menjatuhkan sanksi unilateral. 

Lebih lanjut, Lin memperingatkan bahwa Tiongkok tidak akan tinggal diam jika kepentingan nasionalnya dirugikan akibat tekanan eksternal. Ia menyatakan bahwa Beijing akan mengambil langkah-langkah balasan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasionalnya.

"Jika hak dan kepentingan sah Tiongkok dirugikan, Tiongkok akan mengambil tindakan balasan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya," tegasnya.

Menanggapi langkah Inggris yang memasukkan perusahaan energi dan operator pelabuhan asal Tiongkok ke daftar sanksi karena dianggap membantu sektor energi Rusia, Lin menyatakan bahwa Beijing sangat menyesalkan keputusan tersebut. Ia mengatakan, China telah menyampaikan protes resmi kepada London dan menilai tindakan itu tidak memiliki dasar hukum internasional serta tidak mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.

Lin menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Tiongkok dalam mendorong penyelesaian damai atas krisis Ukraina. Namun, ia menekankan bahwa kerja sama ekonomi normal antara perusahaan Tiongkok dan Rusia tidak boleh terganggu oleh tekanan politik pihak mana pun.

"Tiongkok akan melakukan apa yang diperlukan untuk dengan tegas mempertahankan hak dan kepentingannya yang sah dan sesuai hukum," tutupnya.