Topik.id — Pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memasuki tahap serah terima jabatan pada Senin (12/10/2026). Arrmanatha Nasir secara resmi menerima tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dari Sugiono yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK).
Prosesi berlangsung di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, dengan dihadiri jajaran pejabat diplomatik dan undangan. Serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan. Kedua pejabat juga saling berjabat tangan dan berpelukan sebelum mengikuti agenda lanjutan.
Arrmanatha Nasir Terima Tongkat Kepemimpinan Kemlu
Sertijab tersebut menjadi bagian dari penataan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Arrmanatha sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri serta Duta Besar dan Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Prabowo melantik Arrmanatha sebagai Menlu dan Sugiono sebagai Menko PMK pada 1 Oktober 2026. Pengangkatan keduanya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 yang ditetapkan pada 30 September 2026.
Pergantian posisi ini membawa tanggung jawab baru bagi masing-masing pejabat. Arrmanatha kini memimpin pelaksanaan kebijakan diplomasi Indonesia, sementara Sugiono bertugas mengoordinasikan sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kebudayaan.
Pengalaman Arrmanatha di bidang diplomasi diharapkan mendukung kesinambungan hubungan luar negeri Indonesia. Tantangan yang dihadapi antara lain dinamika geopolitik, penguatan kerja sama internasional, serta upaya mempertahankan peran Indonesia dalam berbagai forum kawasan dan global.
Sugiono Fokus Perkuat Koordinasi Pembangunan Manusia
Sebelum menjalani sertijab di Kemlu, Sugiono lebih dahulu menerima tugas sebagai Menko PMK melalui prosesi serah terima jabatan bersama Pratikno pada 5 Oktober 2026.
Sugiono menyebut kementerian yang kini dipimpinnya memiliki ruang lingkup kerja luas karena berkaitan dengan berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu perhatian utamanya.
Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, serta penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan manusia berjalan selaras dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pratikno, yang kini dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), turut menitipkan sejumlah agenda kepada penerusnya, termasuk percepatan rehabilitasi pascabencana di sejumlah daerah.
Tantangan Baru Pemerintahan Kabinet Merah Putih
Perubahan kepemimpinan di Kemlu dan Kemenko PMK menjadi bagian dari konsolidasi Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Kedua posisi tersebut memiliki tugas berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan pencapaian agenda strategis pemerintah.
Di bidang luar negeri, kesinambungan diplomasi menjadi perhatian untuk menghadapi perubahan situasi internasional. Sementara itu, Kemenko PMK perlu memastikan koordinasi program pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penguatan perlindungan sosial, dan penanganan bencana berlangsung secara terpadu.
Pelaksanaan agenda tersebut akan bergantung pada kerja sama antarkementerian dan efektivitas koordinasi di lapangan. Hasilnya diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
