 |
| cover | topik.id |
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan dana perlindungan sosial dan klaster perlindungan sosial direalisasikan ke berbagai program pemerintah.
"Baik itu PKH, BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik. Program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19," jelas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Muktamar IV Parmusi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (26/9/2020).
 |
| Presiden Jokowi | topik.id |
Presiden Jokowi juga mengutarakan rasa syukur bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik dan realisasi sampai 23 September 2020.
Namun berapa dana Pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakat lapisan bawah dalam program yang telah dijalakan? berikut rinciannya:
- Program Keluarga Harapan, telah tersalurkan Rp29,133 triliun dan sudah diterima oleh 10 juta penerima manfaat.
- Program Sembako, telah tersalurkan Rp30,978 triliun dan sudah diterima 19,41 juta penerima manfaat.
- Program Sembako di Jabodetabek, telah tersalurkan Rp4,407 triliun dan sudah diserahterimakan kepada 1,9 juta penerima manfaat.
- Program Bansos Tunai di luar Jabodetabek, juga telah tersalurkan Rp24,787 triliun dan sudah diterima 9,1 juta penerima manfaat.
- Program Kartu Prakerja untuk yang terkena PHK, juga telah tersalurkan Rp16,617 triliun dan sudah diterima oleh 4,8 juta penerima manfaat.
- Pada Program BLT Dana Desa, telah tersalurkan Rp11,730 triliun dan sudah diterima 7,55 penerima manfaat.
- Untuk UMKM, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, telah tersalurkan Rp14,183 triliun untuk diterima 5,9 juta penerima manfaat yaitu UMKM.
- Pada Program Subsidi Gaji, telah tersalurkan Rp10,800 triliun dan sudah diterima 9 juta penerima manfaat.
- Diskon Listrik, telah tersalurkan Rp3,455 triliun, sudah diterima 31,4 juta penerima subsidi listrik.
Presiden Jokowi juga menekankan realisasi program pemulihan ekonomi nasional sebagai prioritas untuk perlindungan sosial, bahwa penanganan masalah kesehatan adalah yang paling utama dan yang lebih utama adalah pencegahan penularan virus corona.
"Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali," harap Presiden.
Fokus penanganan Covid-19 di daerah.
 |
| cover | topik.id |
"Dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada pada posisi merah semuanya yang 20 itu sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisasi," tegas Presiden.
Jokowi mengutarakam kembali, di sebuah kota atau sebuah kabupaten, kelurahan, desa, maupun kecamatan juga tidak semua mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau atau kuning, sehingga memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda.
Presiden menekankan kembali strategi intervensi berbasis lokal untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan baik manajemen intervensi yang terdapat dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.
"Sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten. Dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," ujar Presiden.
Manajemen penanganan klaster-klaster dalam misi lokal ini, menurut Presiden yang perlu ditingkatkan.
"Terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan," jelas Presiden.
