Cegah kesalahpahaman, militer Tiongkok-AS saling menghormati

Kedua negara berupaya mengelola risiko dan menetapkan mekanisme respons yang lebih terukur ketika insiden maritim terjadi.

author photo
A- A+
Cegah kesalahpahaman, militer Tiongkok-AS saling menghormati
Formasi rudal dan nuklir dipamerkan dalam parade di Beijing, ibu kota Tiongkok, pada 3 September 2025 | @gov.cn

Pertemuan Hawaii dalam kerangka Perjanjian Konsultatif Maritim Militer Tiongkok-AS (MMCA) kembali menegaskan pentingnya komunikasi antarmiliter di tengah dinamika keamanan kawasan. 

Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok menyatakan bahwa pertemuan tersebut berkontribusi pada hubungan bilateral yang lebih stabil dan positif, dengan menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok, Jiang Bin menjelaskan bahwa pertemuan kelompok kerja kedua dan sesi tahunan MMCA 2025 berlangsung di Hawaii pada 18–20 November. Forum ini dirancang untuk memperkuat komunikasi langsung antara pasukan kedua negara, terutama dalam situasi operasional di lapangan yang rawan terjadi salah tafsir.

Dalam penjelasannya, Jiang menegaskan bahwa peningkatan dialog teknis dapat membantu mencegah kesalahpahaman maupun salah perhitungan yang berpotensi memicu ketegangan baru. Melalui jalur konsultatif ini, kedua negara berupaya mengelola risiko dan menetapkan mekanisme respons yang lebih terukur ketika insiden maritim terjadi.

"Pertemuan kelompok kerja kedua dan sesi tahunan MMCA untuk tahun 2025 diadakan di Hawaii, Amerika Serikat, dari tanggal 18 hingga 20 November, dan bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran antara pasukan di lapangan untuk menghindari kesalahpahaman dan salah perhitungan serta mengelola risiko dan krisis," kata Jiang Bin dalam pernyataan resminya, seperti dilansir topik.id, Jumat (28/11/2025).

Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah lanjutan yang diperlukan guna meningkatkan transparansi dan koordinasi, termasuk pematangan prosedur komunikasi standar antara komando operasional Tiongkok dan Amerika Serikat. Upaya ini dipandang sebagai fondasi penting untuk menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Terkait agenda pertukaran selanjutnya, Jiang menyebut bahwa kontak di tingkat kerja terus dipertahankan dan informasi tambahan akan diumumkan pada waktunya. Pemerintah Tiongkok menilai kesinambungan dialog semacam ini sebagai elemen penting dalam membangun rasa saling percaya dan menghindari eskalasi yang tidak perlu.

"Mengenai pertukaran dalam waktu dekat, kedua belah pihak telah mempertahankan kontak di tingkat kerja dan akan merilis informasi pada waktunya," jelas Jiang. 

Isu penjualan senjata ke wilayah Taiwan.

cover | topik.id

Terpisah, sebelumnya Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas setelah AS dikabarkan akan meningkatkan penjualan senjata ke wilayah Taiwan pada tahun depan. 

Pemerintah Tiongkok dengan tegas menyuarakan penentangan terhadap langkah tersebut, menilai tindakan AS sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip “Satu Tiongkok” yang menjadi dasar hubungan diplomatik kedua negara.

Dalam konferensi pers rutin, Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara Tiongkok, menegaskan bahwa Beijing menentang keras segala bentuk penjualan senjata oleh AS ke wilayah Taiwan. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan, tetapi juga melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok.

"Kami selalu, dengan jelas dan tegas menentang penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik Tiongkok," kata Zhu dalam pernyataan resminya, seperti dilansir topik.id, Kamis (23/10/2025).

Zhu menilai, langkah Washington tersebut akan semakin memperburuk situasi lintas Selat Taiwan. Ia memperingatkan bahwa tindakan itu dapat memicu konsekuensi serius, karena Tiongkok tidak akan tinggal diam terhadap setiap bentuk campur tangan eksternal dalam urusan dalam negerinya.

Lebih jauh, Zhu juga menuding otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan sebagai pihak yang turut memperkeruh keadaan. Ia menilai pemerintah Taiwan telah menghambur-hamburkan dana publik untuk membeli senjata dari Amerika Serikat, alih-alih menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau tersebut.

"Tindakan otoritas DPP yang menjilat kekuatan eksternal hanya akan membawa bencana bagi rekan senegaranya di Taiwan," jelas Zhu.

Share:
Premium.
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Update
Indeks