Penipuan loker fiktif marak, Menkomdigi: negara harus hadir

Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan lowongan kerja fiktif.

author photo
A- A+
Pendatanganan Nota Kerjasama Kementerian Komdigi dengan KP2MI | dok: komdigi/anhar
Pendatanganan Nota Kerjasama Kementerian Komdigi dengan KP2MI | dok: komdigi/anhar

Maraknya penipuan lowongan kerja (loker) di platform online yang menyasar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendorong pemerintah memperkuat kehadiran negara di ruang digital. Kanal daring yang kini menjadi pintu utama pencarian kerja dinilai rawan disusupi informasi palsu dan praktik ilegal. 

Karena itu, perlindungan tidak lagi menunggu keberangkatan, namun dimulai sejak tahap awal pencarian lowongan. Pemerintah menegaskan komitmennya menutup celah penipuan yang merugikan PMI dan keluarganya. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari menjaga hak, keselamatan, dan kontribusi ekonomi para pekerja migran bagi negara.

Atas dasar itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menutup celah penipuan kerja online yang kerap menjerat calon PMI.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi pintu utama pencarian kerja, sehingga negara harus hadir sejak awal untuk mencegah warga terjebak informasi palsu.

"Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tapi didampingi sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya," kata Meutya dalam acara Pendatanganan Nota Kerjasama Kementerian Komdigi dengan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan lowongan kerja fiktif dan praktik ilegal yang menyasar PMI.

"Kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita," tutur Meutya Hafid.

Meutya mengatakan pencegahan penipuan sejak awal menjaga penghasilan PMI tetap sampai ke keluarga dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

Pemerintah juga menyiapkan literasi digital yang praktis bagi PMI dan keluarga di tanah air untuk membantu mengenali ciri penipuan online, menjaga data pribadi, dan memilih kanal informasi resmi.

Share:
Premium.
Komentar
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Update
Indeks