Tiongkok terapkan aturan budaya baca, termasuk konten berkualitas

cover | topik.id

The State Council Information Office of China (SCIO), Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok melaporkan pemerintah resmi mengeluarkan peraturan baru untuk mendorong kegiatan membaca di tengah masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi negeri tirai bambu itu untuk penguatan budaya dan kualitas sumber daya manusia. 

Peraturan ini ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang melalui dekrit Dewan Negara. Aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Februari 2026. Pemerintah Tiongkok menilai kebiasaan membaca perlu diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan.

Regulasi ini bertujuan meningkatkan standar intelektual, moral, ilmiah, dan budaya masyarakat Tiongkok. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesopanan sosial secara menyeluruh. 

"Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan standar intelektual, moral, ilmiah, dan budaya masyarakat Tiongkok serta meningkatkan kesopanan sosial secara keseluruhan, berkontribusi pada upaya Tiongkok untuk membangun dirinya menjadi negara dengan budaya sosialis yang kuat," tulis SCIO dala laporan resminya, seperti dikutip topik.id, Rabu (17/12/2025).

Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas industri penerbitan nasional. Regulasi mendorong lahirnya lebih banyak buku dan publikasi bermutu tinggi. Kualitas konten dinilai sebagai kunci utama dalam menumbuhkan minat baca masyarakat.

Dalam aspek infrastruktur, aturan ini menggarisbawahi perlunya perencanaan dan pembangunan fasilitas baca publik secara ilmiah. Perpustakaan dan ruang baca didorong agar lebih merata dan mudah diakses. Pemerintah juga mendorong integrasi antara kegiatan membaca digital dan tradisional.

"Regulasi ini menekankan perlunya perencanaan dan pembangunan fasilitas baca publik secara ilmiah serta mendukung integrasi antara membaca digital dan tradisional. Regulasi ini juga mewajibkan penyedia layanan baca digital untuk memperkuat manajemen konten dan menyediakan konten digital berkualitas tinggi," ungkap SCIO.

Regulasi tersebut turut mengatur layanan membaca digital agar dikelola secara lebih ketat. Penyedia layanan diwajibkan memperkuat manajemen konten dan menyediakan bahan bacaan digital berkualitas tinggi. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga ekosistem literasi digital tetap sehat.

Selain itu, pemerintah menyerukan dukungan khusus bagi inisiatif membaca di wilayah pedesaan, daerah perbatasan, wilayah etnis, serta kawasan kurang berkembang. Akses membaca juga ditingkatkan bagi anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok lansia. Kebijakan ini diharapkan memperkecil kesenjangan literasi antarwilayah dan kelompok masyarakat.

"Dokumen tersebut menyerukan dukungan yang ditargetkan untuk inisiatif membaca di daerah pedesaan, bekas basis revolusioner, wilayah etnis, daerah perbatasan, dan wilayah yang kurang berkembang, serta peningkatan akses membaca bagi anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia," tutup SCIO dalam laporan tersebut.