Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan pengoperasian kilang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Cilamaya milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) yang bekerja sama dengan Pertamina Hulu di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Fasilitas berkapasitas sekitar 160 ton per hari itu diharapkan membantu memperkuat ketersediaan LPG dalam negeri.
Produksi kilang tersebut diperkirakan dapat memenuhi sekitar 10–15 persen kebutuhan LPG harian di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemerintah menargetkan penguatan produksi domestik dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menekan beban devisa dan subsidi energi.
Produksi LPG Nasional Masih Jauh dari Kebutuhan
Bahlil menjelaskan konsumsi LPG masyarakat Indonesia mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Jika ditambah kebutuhan industri petrokimia di Cilegon, termasuk Lotte dan Chandra Asri, total kebutuhan diperkirakan menyentuh 11 juta hingga 12 juta ton setiap tahun.
Sementara itu, produksi LPG dalam negeri maksimal baru sekitar 1,8 juta ton per tahun. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG setiap tahun.
Besarnya ketergantungan pada pasokan luar negeri turut memengaruhi anggaran negara. Bahlil mencontohkan, ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$70 per barel, subsidi LPG mencapai sekitar Rp87 triliun. Jika ICP naik ke rentang US$90–100 per barel, anggaran subsidi dapat mendekati Rp100 triliun.
Pemerintah Dorong Pemanfaatan Gas Domestik
Menurut Bahlil, ketidakpastian geopolitik dunia menjadi alasan bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Konflik Israel-Palestina, ketegangan terkait Iran, serta perang Rusia-Ukraina turut menimbulkan risiko terhadap stabilitas pasokan dan harga energi global.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan kilang besar, tetapi juga mendorong optimalisasi sumber gas domestik. Meski Indonesia memproduksi dan mengekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), tidak seluruh gas tersebut bisa diolah menjadi LPG karena perbedaan kandungan komponennya.
Sebagai alternatif, pemerintah mempercepat kajian pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). Bahlil meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Lemigas mengembangkan penggunaannya untuk rumah tangga dan usaha. Biaya CNG diperkirakan 30–40 persen lebih rendah dibandingkan LPG.
Biodiesel dan Bioetanol Jadi Bagian Strategi Energi
Selain gas, pemerintah melanjutkan pengembangan bahan bakar nabati untuk mengurangi impor BBM. Setelah penerapan biodiesel B50, pemerintah berencana mendorong campuran bioetanol pada bensin dengan kadar E20 hingga E50.
Bahlil mengajak Pemerintah Kabupaten Karawang memanfaatkan lahan tidak produktif untuk menanam jagung, singkong, dan tebu sebagai bahan baku bioetanol. Pemerintah juga mendorong kepastian penyerapan hasil produksi melalui skema offtaker oleh PT Pertamina.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil meminta SKK Migas dan Ditjen Migas mempercepat proses perizinan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan. Ia menegaskan perusahaan menengah juga perlu memperoleh pelayanan yang adil karena berkontribusi terhadap penguatan ketahanan energi nasional.
