Topik.id — Pemerintah masih mengevaluasi rencana pengadaan komoditas energi dari Amerika Serikat (AS), mulai dari minyak mentah hingga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan setiap keputusan pembelian akan mempertimbangkan aspek keekonomian.
Bahlil mengatakan pemerintah tidak hanya melihat ketersediaan komoditas dalam menentukan sumber impor. Harga pembelian menjadi salah satu pertimbangan penting agar pengadaan energi tidak menambah beban anggaran negara maupun masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Istana Merdeka, Kamis, 17 September 2026.
Pemerintah Bandingkan Harga Komoditas Migas
Menurut Bahlil, pemerintah akan mencari opsi pengadaan yang memberikan nilai ekonomi paling sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Dengan pendekatan tersebut, komoditas yang tersedia belum tentu langsung dibeli apabila terdapat pilihan lain dengan harga yang lebih kompetitif.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan besarnya kebutuhan energi nasional serta dampaknya terhadap keuangan negara. Pemerintah ingin memastikan setiap pembelian memiliki nilai manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
Bahlil sebelumnya juga menyampaikan bahwa impor minyak mentah dari AS sudah mulai berjalan. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan BBM karena Indonesia disebut belum mengambil pasokan BBM dari negara tersebut.
Pernyataan mengenai minyak mentah itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada 10 April 2026. Pada saat itu, ia menjelaskan bahwa pasokan yang mulai berjalan berasal dari crude oil, bukan BBM olahan.
Pertamina Sudah Menjalin Kerja Sama dengan Mitra AS
Rencana pengadaan komoditas energi dari AS sebelumnya juga diperkuat oleh sejumlah kesepakatan yang dilakukan Pertamina. PT Pertamina Patra Niaga telah meneken nota kesepahaman serta confirmation letter dengan Hartree Partners LP dan Phillips 66 di Washington, DC pada 19 Februari 2026.
Kerja sama dengan Hartree mencakup kerangka komersial penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang Pertamina Patra Niaga. Sumber pasokan dapat berasal dari AS maupun portofolio global perusahaan tersebut.
Pasokan light crude itu diarahkan untuk mendukung kebutuhan bahan baku kilang, termasuk Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan. Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengolahan melalui proyek RDMP Balikpapan.
Sementara itu, kesepakatan dengan Phillips 66 berkaitan dengan pasokan LPG sepanjang 2026. Total volume yang tercantum dalam kontrak mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton.
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) juga disebut telah menandatangani sejumlah MoU dengan calon mitra dari AS. Kesepakatan pengadaan feedstock minyak dan kilang dilakukan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama ExxonMobil Corp, KDT Global Resource LLC, serta Chevron Corp.
Kesepakatan Dagang AS Mencakup Pembelian Energi
Kebijakan pengadaan energi dari AS juga berkaitan dengan dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dirilis Gedung Putih pada 19 Februari 2026.
Dalam dokumen tersebut, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG dari AS senilai US$3,5 miliar. Selain itu, terdapat rencana pembelian minyak mentah dari AS dengan nilai US$4,5 miliar.
Dokumen tersebut juga mencantumkan pembelian BBM atau bensin olahan dari AS senilai US$7 miliar. Pemerintah Indonesia turut diminta memfasilitasi BUMN dan sektor swasta untuk meningkatkan pembelian produk energi dari AS.
Komoditas yang tercakup meliputi minyak mentah, LPG, dan produk minyak olahan lainnya. Dengan perkembangan tersebut, pemerintah masih perlu menyesuaikan kebutuhan energi nasional dengan aspek harga dan keekonomian sebelum menentukan pengadaan selanjutnya.
