Topik.id — Informasi mengenai kelompok desil kembali menjadi perhatian masyarakat yang ingin mengetahui peluang menerima bantuan sosial pada 2026. Sistem desil digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan keluarga dalam basis data pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengecek apakah keluarganya masuk kelompok yang menjadi sasaran program bantuan.
Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Dalam klasifikasi tersebut terdapat 10 kelompok kesejahteraan. Untuk PKH dan bantuan pangan atau BPNT, kelompok Desil 1 hingga Desil 4 menjadi sasaran utama yang dapat diusulkan, meskipun status desil tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan.
Desil 1 sampai 4 Menjadi Kelompok Prioritas
Klasifikasi desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Setiap kelompok secara umum mencakup sekitar 10 persen populasi keluarga.
Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Kemudian terdapat Desil 2, Desil 3, dan Desil 4. Jika digabungkan, keempat kelompok tersebut mencakup sekitar 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
Kelompok inilah yang menjadi sasaran utama dalam pengusulan penerima sejumlah bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau BPNT.
Sementara itu, Desil 5 berada satu tingkat di atas empat kelompok terbawah. Kelompok ini tidak menjadi sasaran utama PKH dan BPNT berdasarkan ketentuan yang disebutkan, tetapi masih dapat berkaitan dengan program perlindungan sosial lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa nomor desil merupakan bagian dari proses penentuan sasaran. Ada tahapan lain yang harus dilalui sebelum seseorang benar-benar ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Mengenal Pembagian Desil dalam DTSEN
Pembagian desil bertujuan memberikan gambaran mengenai posisi kesejahteraan suatu keluarga dibandingkan kelompok keluarga lainnya dalam basis data sosial ekonomi.
Desil 1 menggambarkan 10 persen kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2 merupakan kelompok berikutnya, kemudian disusul Desil 3 dan Desil 4.
Keempat kelompok tersebut secara kumulatif mencakup 40 persen populasi terbawah. Posisi ini menjadi perhatian dalam penentuan sasaran program bantuan sosial yang membutuhkan pemetaan kondisi ekonomi masyarakat.
Di atasnya terdapat Desil 5 dan kelompok-kelompok berikutnya hingga Desil 10. Semakin tinggi nomor desil, posisi kelompok tersebut dalam klasifikasi kesejahteraan juga semakin tinggi.
Namun, pembagian ini bukan berarti seluruh keluarga dalam satu desil akan mendapatkan jenis bantuan yang sama. Setiap program mempunyai persyaratan dan mekanisme penetapan penerima masing-masing.
Masuk Desil 1-4 Tidak Otomatis Dapat PKH dan BPNT
Masyarakat yang mengetahui dirinya berada pada Desil 1 sampai Desil 4 tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa bantuan PKH atau BPNT pasti akan diterima.
Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa keluarga masuk dalam kelompok yang dapat menjadi sasaran prioritas. Selanjutnya, data penerima masih harus melalui proses verifikasi dan penetapan sesuai ketentuan program bantuan.
Artinya, terdapat perbedaan antara masuk kelompok desil sasaran dengan telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Status bantuan juga dapat berubah apabila terdapat pembaruan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, masyarakat dianjurkan memeriksa informasi kepesertaan melalui kanal resmi dan tidak hanya mengandalkan informasi dari pihak lain.
Cara Cek Desil Menggunakan NIK KTP
Masyarakat dapat memeriksa data bansos secara online dengan menggunakan NIK yang tercantum pada KTP. Pemeriksaan dilakukan melalui layanan Cek Bansos yang disediakan Kemensos.
Langkah pengecekannya dapat dilakukan sebagai berikut:
- Buka situs resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK sesuai dengan data pada KTP.
- Isi kode captcha yang ditampilkan sistem.
- Tekan tombol “Cari Data”.
- Periksa informasi yang muncul pada halaman hasil pencarian.
Jika data ditemukan, masyarakat dapat melihat informasi mengenai identitas penerima, klasifikasi desil, serta status bantuan sosial yang tercatat dalam sistem.
NIK perlu dimasukkan secara teliti agar proses pencarian tidak menghasilkan data yang keliru. Selain itu, masyarakat sebaiknya menggunakan layanan resmi ketika melakukan pengecekan untuk menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Data Desil Bisa Berubah Sesuai Kondisi Keluarga
Status desil bukan data yang bersifat permanen. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat mengalami perubahan, sehingga informasi yang tercatat dalam basis data juga dapat diperbarui.
Misalnya, perubahan pendapatan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset, maupun sejumlah indikator sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi pemetaan kesejahteraan keluarga dalam proses pemutakhiran data.
Karena itu, apabila masyarakat menemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tersedia mekanisme untuk mengajukan pembaruan atau sanggahan data.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial di wilayah masing-masing, maupun fitur yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos.
Pemutakhiran Data Dilakukan Secara Berkala
Pemutakhiran data diperlukan agar penyaluran bantuan sosial dapat menyasar keluarga yang sesuai dengan kriteria. Data yang tidak diperbarui berpotensi membuat kondisi terbaru sebuah keluarga belum tercermin dalam sistem.
Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pemantauan dan pembaruan basis data secara berkala. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memiliki peran dalam pengolahan dan pemutakhiran data sosial ekonomi yang digunakan dalam pemetaan kesejahteraan.
Bagi masyarakat, langkah yang paling penting adalah memastikan data kependudukan dan informasi keluarga tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika terdapat kesalahan atau perubahan yang belum tercatat, masyarakat dapat menempuh mekanisme pembaruan melalui jalur yang tersedia.
Dengan demikian, Desil 1 hingga Desil 4 dapat menjadi kelompok sasaran utama yang diusulkan untuk menerima PKH dan BPNT 2026. Namun, posisi desil saja belum menjadi jaminan pencairan karena penetapan penerima tetap bergantung pada proses verifikasi dan ketentuan masing-masing program.
