Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendanai sejumlah program bantuan sosial (bansos) dan insentif ekonomi menjelang akhir 2026. Anggaran tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras, bantuan subsidi upah (BSU), hingga berbagai diskon untuk periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Airlangga, sejumlah program yang disiapkan pemerintah merupakan bagian dari upaya mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional menjelang pergantian tahun.
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan. Bantuan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah dinamika kondisi ekonomi.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga merencanakan kelanjutan program bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan sebagai penerima.
“Tadi kami sampaikan, plus program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, yang kedua terkait dengan bantuan pangan yang 10 kilo untuk 3 bulan, yang ketiga bantuan subsidi upah,” ujar Airlangga.
Diskon Natal dan Tahun Baru 2026 Juga Disiapkan
Tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk bantuan masyarakat, pemerintah turut menyiapkan sejumlah insentif berupa potongan harga atau diskon selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjaga pergerakan kegiatan ekonomi selama musim liburan akhir tahun.
Airlangga memastikan persiapan program diskon Nataru telah dilakukan bersamaan dengan sejumlah kebijakan bantuan lainnya.
“Diskon Natal Tahun baru juga seluruhnya sudah disiapkan. Dananya sekitar Rp31,8 triliun,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah belum memerinci pembagian anggaran Rp31,8 triliun untuk setiap program, termasuk besaran dana yang dialokasikan khusus bagi bantuan subsidi upah, bantuan pangan, maupun diskon Nataru.
Rincian mengenai mekanisme pelaksanaan, jadwal penyaluran, serta ketentuan penerima masing-masing program juga belum dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Pemerintah Berupaya Menjaga Daya Beli Masyarakat
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Airlangga turut menyampaikan laporan mengenai perkembangan kondisi makroekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menilai perekonomian nasional masih berada dalam kondisi relatif kuat. Penilaian tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
Kondisi makroekonomi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan ekonomi untuk menghadapi periode akhir tahun.
Melalui kombinasi bantuan pangan, subsidi upah, dan insentif Nataru, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap terjaga meskipun perekonomian global masih menghadapi berbagai ketidakpastian.
Rencana pengalokasian anggaran Rp31,8 triliun ini sekaligus menunjukkan bahwa bantuan langsung kepada masyarakat dan stimulus aktivitas ekonomi masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah hingga penghujung 2026.
