Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) turut mengambil bagian dalam mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penguatan koordinasi serta pemantauan kesiapan koperasi di berbagai wilayah.
Langkah aktif tersebut selaras dengan komitmen pemerintah dalam memastikan koperasi dapat segera beroperasi, melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, serta memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa.
Jajaran direksi yang terdiri atas Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna, Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, bersama Direktur SDM dan Umum A. Miftahuddin Amin, turun langsung memantau penguatan operasional KDKMP di kawasan Jombang, Kediri, Jawa Timur, serta wilayah Jakarta.
Agenda pemantauan ini dijalankan sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden guna mempercepat operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026.
Pemerintah sendiri menjadwalkan pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat kewilayahan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terkait KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan distribusi barang subsidi bantuan pemerintah, pemantauan serentak di 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko khusus untuk menjamin kesiapan operasional koperasi di lapangan.
Zulkifli Hasan menekankan pentingnya peninjauan langsung guna memastikan ketersediaan barang serta sarana penunjang operasional telah terpenuhi.
“Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (16/10/2026).
Ribuan titik KDKMP yang menjadi fokus pemantauan tersebar di sembilan wilayah, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, hingga Sumatera Selatan.
Ketersediaan komoditas bersubsidi seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk menjadi prioritas utama demi mendukung kelancaran kegiatan usaha koperasi dan pelayanan publik. Berdasarkan data Kemenko Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, tercatat sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 koperasi sudah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 koperasi mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari segi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik rampung sepenuhnya, sementara 7.392 titik lainnya masih berjalan.
Keterlibatan aktif Holding Perkebunan Nusantara dalam pemantauan ini juga merefleksikan dukungan perusahaan terhadap agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pangan nasional.
Sinergi yang terjalin antarlembaga serta pemangku kepentingan diharapkan mampu mendeteksi potensi kendala di lapangan secara cepat dan memastikan kesiapan sarana serta prasarana koperasi terpenuhi dengan baik.
Guna menjaga kelancaran program, pemerintah turut mendirikan posko pemantauan yang dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan menggandeng kementerian terkait serta PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menindaklanjuti berbagai hambatan operasional KDKMP.
