Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun, ambisi tersebut masih terbentur sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan perangkat komputasi, kesiapan pusat data, hingga minimnya tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang AI.
President Director PT LG CNS Indonesia, Mark Mansik Won, mengatakan penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting agar Indonesia dapat memperluas pemanfaatan AI, termasuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tantangan itu juga terlihat di lingkungan pemerintahan, mengingat kesiapan teknologi antarkementerian dan lembaga belum sepenuhnya merata.
Infrastruktur dan SDM Jadi Pekerjaan Rumah
Mark menyoroti ketersediaan Graphics Processing Unit (GPU) sebagai salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan AI. Perangkat ini berperan penting untuk melatih model kecerdasan buatan sekaligus menjalankannya dalam berbagai aplikasi.
Di samping GPU, Indonesia membutuhkan kapasitas data center yang memadai serta tenaga ahli yang mampu mengembangkan, mengoperasikan, dan mengelola teknologi tersebut. Tanpa dukungan ketiga aspek itu, pemanfaatan AI berpotensi berjalan lebih lambat.
Meski demikian, Mark menilai Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengejar perkembangan teknologi global. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, investasi infrastruktur, dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi internasional dapat membantu mempercepat proses tersebut.
Coretax Berpotensi Dikembangkan dengan AI
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang untuk mengadopsi teknologi AI adalah administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (Coretax) milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
LG CNS menjadi integrator sistem utama dalam konsorsium pengembang Coretax bersama Qualysoft. Mark menyebut integrasi data dalam sistem tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan layanan perpajakan yang lebih modern.
Teknologi agentic AI, misalnya, berpotensi membantu menjalankan rangkaian tugas administratif berdasarkan tujuan dan kewenangan tertentu. Penerapannya dapat mendukung efisiensi proses kerja apabila dikembangkan sesuai kebutuhan dan tata kelola yang berlaku.
Namun, teknologi tersebut belum dinyatakan telah diterapkan dalam Coretax. Mark mengungkapkan DJP sedang menyiapkan rencana pengembangan AI. LG CNS siap memberikan dukungan jika diperlukan, sedangkan keputusan penerapannya tetap menjadi kewenangan otoritas perpajakan Indonesia.
Korea Selatan Jadi Referensi AI Berdaulat
Mark juga menyoroti konsep sovereign AI atau AI berdaulat, yakni kemampuan negara mengendalikan data, model, dan infrastruktur kecerdasan buatan untuk kepentingan nasional.
Korea Selatan mengembangkan pendekatan tersebut melalui program K-AI, termasuk K-EXAONE yang dikembangkan konsorsium LG AI Research. Model semacam ini dapat disesuaikan dengan bahasa, regulasi, dan kebutuhan layanan publik suatu negara.
LG CNS turut memiliki kemitraan teknologi dengan NVIDIA, Anthropic, Microsoft, Palantir, dan Google Cloud. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan AI, komputasi awan, hingga infrastruktur pusat data.
Mark tetap optimistis terhadap masa depan teknologi Indonesia. Berdasarkan pengalamannya sejak LG CNS beroperasi di Tanah Air pada 2006, kemampuan industri teknologi lokal mengalami peningkatan signifikan.
Ia meyakini Indonesia dapat berkembang di bidang AI hingga robotika jika pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan peningkatan keahlian tenaga kerja dan transfer pengetahuan.
