— Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 1.200 triliun. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan pada minggu ketiga Oktober 2026.

Menurut Luhut, digitalisasi perlinsos tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga menutup berbagai potensi kebocoran serta mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan yang lebih efisien. Ia menyebutkan bahwa Presiden menginginkan masalah keadilan benar-benar dapat terselesaikan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

“Ya, nanti saya kira fiskal. Kemarin presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi, presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah,” ujar Luhut pada Kamis (10/9/2026).

Dengan sistem perlinsos digital, seluruh bantuan sosial (bansos) akan diintegrasikan dan implementasinya didasarkan pada data yang valid. Penyaluran bansos rencananya akan dilakukan secara daring atau melalui skema cashless.

Pemerintah masih mengkaji mekanisme pencairan bansos tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran melalui sistem kupon. Mekanisme ini bertujuan agar penerima tidak dapat menggunakan dana bansos untuk keperluan di luar kebutuhan pokok seperti membeli beras, membayar listrik, atau bensin.

“Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online,” katanya.

Luhut menambahkan bahwa perlinsos digital juga akan berperan dalam menghilangkan inclusion error dan exclusion error terkait pendataan penerima bansos. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

“Karena ini akan mungkin banyak sekali menyelesaikan inclusion error atau exclusion error. Jadi orang yang berhak dapat tapi tidak dapat atau yang dapat, tapi dia tidak berhak dapat,” jelas Luhut.