 |
| cover |
Sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun buka suara mengkritisi kedua isu tersebut yang dianggap merugikan masyarakat dan membahayakan kedaulatan negara.
Lantas, apa sikap mereka sebagai wakil rakyat yang juga menduduki berbagai jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan dua isu penting itu? Berikut deretan politisi PDIP kritisi judi online hingga Pusat Data Nasional Semantara bisa dibobol yang dirangkuma topik.id, Sabtu (13/7/2024).
Politisi PDIP tanggapi korban judol dapat bansos: Tidak bisa!
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Diah Pitaloka mengutarakan bahwa korban judi online tidak termasuk dalam kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, bansos diberikan hanya kepada mereka yang memenuhi kriteria DTKS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan parameter dan ketentuan yang lebih spesifik.
DTKS merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial. Kriteria ini mencakup berbagai aspek, termasuk status ekonomi, kondisi rumah tangga, serta faktor-faktor kerentanan lainnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menegaskan bahwa penerima bansos harus memenuhi syarat-syarat ini agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
 |
| Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Diah Pitaloka | cover: topik.id |
Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak dapat masuk dalam kriteria DTKS untuk mendapatkan bantuan sosial. Ia menegaskan masyarakat layak mendapatkan bansos hanya bila sesuai dengan kriteria DTKS.
"Artinya data DTKS itu kan ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak," terang Diah dalam keterangan resminya, Minggu (16/6/2024).
Lanjutnyanya, DTKS merupakan sistem pendataan sosial yang klasifikasinya sudah ditentukan dan disesuaikan secara ilmiah dan terukur.
"Jadi DTKS dia kan sistem, sistem pendataan sosial, tapi kan nggak bisa digeneralisir kalau kalah judi online jadi miskin. Kan nggak juga. Artinya tetap DTKS itu sebuah sistem klasifikasi datanya apakah yang korban bersangkutan itu masuk dalam kriteria atau tidak itu yang menentukan. Jadi bukan karena judi online atau tidak," jelasnya kembali.
Diah merincikan banyak kalau bicara kriminal. Namun menurutnya yang terpenting itu judi online-nya yang segera diatasi.
"Karena orang kan ada yang ketipu, ya banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu judi online-nya yang diatasi, sumbernya. Tetapi lebih karena kondisi yang bersangkutan, silakan saja kalau mau dimasukan ke dalam DTKS, apakah pantas menerima bansos atau tidak. Tapi variabelnya bukan karena kalah judi online terus dapat bantuan, kalah judi online nggak bisa jadi parameter, kan udah ada parameternya sendiri," tegasnya.
Namun, ia mengatakan jika korban judi online masuk dalam kriteria DTKS maka bisa mendapat bantuan. Kriteria tersebut yakni kriteria kemiskinan.
"Tapi silakan saja korban (judi online) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misal jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa," cetusnya.
Puan Maharani tanggapi mundurnya Dirjen Aptika Kominfo.
 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani | cover: topik.id |
Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI), Puan Maharani.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengutarakan pengunduran diri Dirjen Aptika Semuel buntut dari serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
Puan mengutarakan pengunduran diri Samuel agar tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung.
"Pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," jelas Puan dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).
Puan juga menekankan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah, terutama di tengah upaya pemulihan pasca PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.
Lanjutnya, setelah menilai langkah pengunduran diri Dirjen Aptika sebagai langkah yang berisiko, sehingga kekosongan pemimpin ini tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.
"Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga saya harap Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan," tegasnya.
Selain itu, keputusan pengunduran diri Samuel dapat menjadi bahan introspeksi kepada pemerintah khususnya Kominfo untuk meningkatkan standar sistem keamanan siber dan pengawasannya. Hal tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.
"Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis," terangnya.
Utut Adianto desak BSSN lebih kuat.
 |
| Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Utut Adianto. | cover |
Utut mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terklasifikasi dengan baik.
"Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif," tegas Utut dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (7/7/2024).
Lanjutnya, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, BSSN memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia.
Sebab itu, lanjut Utut berharap agar kedepannya BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.
"Jadi, di sini Komisi I DPR RI juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat pelindungan, dan, berdasarkan pendekatan," tegasnya.
Sebelumnya mantan atlet catur nasional itu telah terjun langsung memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke BSSN Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis, (4/7/2024) kemarin.
Terpisah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah telah mengevaluasi terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan menekankan agar data nasional direkam cadang atau dibackup dengan sistem cadangan berbasis cloud.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya," jelas Presiden Jokowi kepada para awak media usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Presiden Jokowi juga menegaskan data nasional harus direkam cadang untuk meminimalisir kejadian serupa, menurutnya yang paling penting harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi.
"Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, dibackup semua data nasional kita," tegasnya.
