Progres PDNS, Menko Polhukam: 86 layanan sudah go live

Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Hardi Muttaqin
A- A+
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto. | foto: @humaspolkam
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkapkan pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.
"Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live," jelas Menko Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/7/2024).
Menko Polhukam menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

"Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," ujarnya.

Menko Hadi Tjahjanto menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

"Kami membagi dalam tiga zona. Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses karantina. Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali," jelasnya.

Menurut Menko Hadi Tjahjanto, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

"Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya" ujarnya.

Terpisah, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah telah mengevaluasi terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan menekankan agar data nasional direkam cadang atau dibackup dengan sistem cadangan berbasis cloud. 

"Ya, sudah kita evaluasi semuanya," jelas Presiden Jokowi kepada para awak media usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). 

Presiden Jokowi juga menegaskan data nasional harus direkam cadang untuk meminimalisir kejadian serupa, menurutnya yang paling penting harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi.

"Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, dibackup semua data nasional kita," tegasnya.
Apakah konten ini bermanfaat?
Dukung dengan memberikan satu kali kontribusi.

Share:
Berbasis data.
Paling diminati.

News Terkini
Lihat semua
Komentar
Login ke akun RO untuk melihat dan berkomentar.



Terkini

Indeks