Fix! Tiongkok ajukan rencana aksi tata kelola AI global

cover 

Tiongkok secara resmi mengajukan “Rencana Aksi Tata Kelola Kecerdasan Buatan Global” sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan dunia akan kerangka kerja bersama dalam pengelolaan teknologi AI. Negara tersebut menegaskan bahwa kecerdasan buatan bukan hanya motor revolusi teknologi dan industri, melainkan juga produk publik internasional yang harus membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

Dalam rencana aksi ini, Tiongkok mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga internasional hingga masyarakat sipil, untuk mengambil tindakan kolaboratif. Pendekatan ini berlandaskan prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap kedaulatan, orientasi pembangunan, keamanan, keadilan, serta keterbukaan global.

"Untuk itu, kami mengajukan 'Rencana Aksi Tata Kelola Kecerdasan Buatan Global', yang mengajak semua pihak untuk mengambil tindakan efektif dan bersama-sama mendorong pengembangan dan tata kelola kecerdasan buatan global berdasarkan tujuan dan prinsip pengabdian kepada masyarakat, penghormatan terhadap kedaulatan, berorientasi pada pembangunan, aman dan terkendali, adil dan inklusif, serta kerja sama terbuka," tulis pengumuman resmi Pemerintah Tiongkok, dilansir Minggu (27/7/2025).

Salah satu tujuan utama adalah memanfaatkan peluang AI untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial secara global. Dengan mendorong pembangunan infrastruktur digital dan inovasi teknologi, rencana ini bertujuan membantu pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB serta mengatasi tantangan-tantangan global yang mendesak.

Tiongkok juga menyerukan penguatan kerja sama internasional dalam riset dan pengembangan AI. Melalui pembangunan platform teknologi bersama dan lingkungan kebijakan yang mendukung inovasi, negara-negara dapat secara kolektif menurunkan hambatan teknis serta mempercepat transformasi hasil riset ke aplikasi nyata.

Dalam sektor industri, AI diharapkan menjadi pendorong utama untuk modernisasi. Rencana ini menggarisbawahi pentingnya penerapan AI di berbagai sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, layanan kesehatan, pendidikan, kota pintar, dan penanggulangan kemiskinan – demi membangun ekosistem aplikasi AI yang inklusif dan produktif.

Tiongkok mendorong pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, termasuk jaringan generasi baru, pusat data, dan daya komputasi cerdas. Penekanan khusus diberikan pada dukungan bagi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi AI sesuai kondisi lokal dan menjembatani kesenjangan digital global.

"Mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Mempercepat pembangunan listrik bersih global, jaringan generasi baru, daya komputasi cerdas, pusat data, dan infrastruktur lainnya, meningkatkan tata letak kecerdasan buatan yang interoperabel dan infrastruktur digital, mendorong pembangunan sistem standar daya komputasi terpadu, mendukung negara-negara, terutama negara-negara berkembang," jelasnya.

Dalam menciptakan ekosistem AI yang terbuka, rencana ini mempromosikan pengembangan komunitas sumber terbuka yang aman dan inklusif. Dengan berbagi dokumen teknis, perangkat antarmuka, serta mendukung kompatibilitas dan interoperabilitas, diharapkan inovasi AI dapat lebih merata dan efisien.

Data berkualitas tinggi dianggap sebagai fondasi utama pengembangan AI. Oleh karena itu, rencana ini mendorong pembentukan platform global berbagi data yang tetap menjaga privasi, menghindari bias, dan mendukung keragaman budaya serta keadilan algoritmik.

Menanggapi dampak lingkungan, Tiongkok mendorong pengembangan model AI yang hemat energi dan ramah lingkungan. Rencana aksi ini mengusulkan penggunaan chip berdaya rendah dan teknologi efisiensi tinggi untuk menurunkan jejak karbon serta memperluas penggunaan AI dalam solusi hijau dan konservasi alam.

Untuk membangun konsensus global, standar dan norma internasional menjadi prioritas. Tiongkok mendesak penguatan kolaborasi antar badan penyusun standar dunia serta penyusunan kerangka etik dan teknis yang adil, ilmiah, dan transparan, guna meminimalkan risiko serta meningkatkan interoperabilitas sistem AI.

Pemerintah, khususnya sektor publik, harus menjadi teladan dalam penerapan AI. Dengan memprioritaskan penggunaan AI dalam layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, negara dapat membuktikan manfaat AI sambil menjaga privasi, hak kekayaan intelektual, dan keamanan sistem secara keseluruhan.

Keamanan AI adalah elemen sentral dalam rencana ini. Tiongkok mengusulkan sistem pengawasan risiko yang menyeluruh, termasuk pengujian, klasifikasi risiko, dan mekanisme tanggap darurat. Upaya ini bertujuan mencegah penyalahgunaan teknologi serta memastikan keterlacakan dan transparansi sistem AI.

"Membangun model tata kelola yang inklusif dengan partisipasi multipihak. Mendukung pembentukan platform tata kelola inklusif yang berbasis pada kepentingan publik dan dengan partisipasi berbagai entitas. Mendorong perusahaan AI di berbagai negara untuk terlibat dalam dialog dan pertukaran, saling belajar dari kasus praktik penerapan di berbagai bidang AI, dan mempromosikan inovasi, penerapan, serta kerja sama etika dan keamanan AI di bidang dan skenario tertentu," tutupnya.