 |
| cover | topik.id |
Ketiga negara tersebut menegaskan bahwa praktik ini bukan sekadar kegiatan ekonomi biasa, melainkan sumber pendanaan penting bagi program senjata pemusnah massal (WMD) dan rudal balistik ilegal Korea Utara, yang jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pernyataan bersama, ketiga negara itu menuding Korut terus mengirimkan pekerja TI ke luar negeri. Dengan menyamar menggunakan identitas dan lokasi palsu, para pekerja ini mampu menembus pasar global, termasuk Amerika Utara, Eropa, hingga Asia Timur. Mereka bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat penyamaran, sehingga sulit dilacak.
Lebih dari itu, para pekerja TI Korea Utara diduga aktif dalam aktivitas siber berbahaya, terutama di sektor blockchain. Praktik tersebut membuka celah besar terhadap pencurian data, kekayaan intelektual, hingga dana dari perusahaan-perusahaan yang tanpa sadar merekrut mereka. Risiko yang muncul bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerusakan reputasi dan konsekuensi hukum serius bagi pihak yang terlibat.
"Pekerja TI Korea Utara menggunakan berbagai teknik untuk menyamar sebagai pekerja TI non-Korea Utara dengan identitas dan lokasi palsu, termasuk dengan memanfaatkan perangkat AI serta bekerja sama dengan fasilitator asing. Mereka memanfaatkan permintaan yang ada akan keterampilan TI tingkat lanjut untuk mendapatkan kontrak kerja lepas dari klien target yang jumlahnya terus bertambah di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur," tulis dalam pernyataan bersama ketiga negara tersebut, dilansir Sabtu (30/8/2025).
Menanggapi ancaman ini, masing-masing negara telah mengambil langkah tegas. Jepang memperbarui peringatan resmi dengan memberikan detail tentang teknik baru yang digunakan pekerja TI Korea Utara, sekaligus mengimbau sektor swasta agar lebih waspada. Amerika Serikat secara resmi menunjuk empat entitas dan individu di Rusia, Laos, dan Tiongkok yang terbukti mendukung skema pekerja TI asal Korea Utara.
Sementara itu, Republik Korea turut mengeluarkan imbauan nasional agar perusahaan lebih berhati-hati terhadap potensi infiltrasi pekerja TI Korea Utara. Langkah ini ditujukan agar sektor bisnis tidak menjadi korban eksploitasi, sekaligus mempersempit ruang gerak Korea Utara dalam mencari sumber pendanaan ilegal.
"Pekerja TI Korea Utara sendiri juga sangat mungkin terlibat dalam aktivitas siber berbahaya, terutama di industri blockchain. Mempekerjakan, mendukung, atau mengalihdayakan pekerjaan kepada pekerja TI Korea Utara semakin menimbulkan risiko serius, mulai dari pencurian kekayaan intelektual, data, dan dana hingga kerusakan reputasi dan konsekuensi hukum," ungkapnya.
Tak hanya itu, pada 26 Agustus 2025, ketiga negara juga menggelar acara bersama di Tokyo berkolaborasi dengan Mandiant, perusahaan keamanan siber ternama. Acara tersebut bertujuan memperkuat kemitraan publik-swasta dan membangun solidaritas global dalam menghadapi ancaman dunia maya yang kian kompleks.
Amerika Serikat, Jepang, dan Republik Korea menegaskan kembali komitmen mereka untuk terus meningkatkan koordinasi trilateral. Kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, diyakini menjadi kunci utama untuk memutus jaringan pendapatan gelap Korea Utara sekaligus memperkuat pertahanan siber global.
Dengan demikian, langkah tegas ketiga negara ini bukan sekadar menjaga kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa dunia internasional tidak akan tinggal diam menghadapi manuver Korea Utara. Praktik penyamaran pekerja TI untuk mendanai senjata pemusnah massal dinilai sebagai ancaman global yang harus ditangani secara kolektif.
"Dalam konteks ini, ketiga negara kami telah mengambil tindakan terkoordinasi untuk menghentikan ancaman terhadap pekerja TI Korea Utara. Hari ini, Jepang mengeluarkan pembaruan peringatan sebelumnya untuk memberikan informasi detail tentang praktik baru yang digunakan oleh pekerja TI Korea Utara dan menyarankan entitas sektor swasta untuk mengurangi risiko perekrutan, dukungan, atau alih daya pekerjaan secara tidak sengaja kepada pekerja TI Korea Utara," terangnya.
